Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Maluku digarap cepat atau tanpa berlama-lama. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Tulehu, Ambon, Maluku, Jumat (5/2).
“Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan bahwa Pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Oleh karenanya kami sudah melakukan studi secara mendalam," ungkap Budi dalam keterangannya, (5/2).
Menhub menyebut, Tulehu menjadi salah satu alternatif lokasi dibangunnya Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan. Menurutnya, daerah itu menjadi salah satu alternatif tempat yang dianggap tepat sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
“Kami akan menunjuk konsultan terbaik agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya,” jelas Menhub.
Baca juga : Kementan Bersyukur Sektor Pertanian Tetap Berkontribusi Positif
Budi juga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk melakukan sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian.
Ia mengaku, pihaknya akan mendukung penuh terkait dengan kemudahan perizinan dan pola kerjasama investasi dengan pihak swasta untuk mendorong percepatan terwujudnya Maluku menjadi pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.
Pemerintah diketahui telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Maluku. (OL-7)
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan progres tahap pertama 50%.
SEBANYAK 12 negara pemilik pantai yang ada di Samudera Hindia menggelar pertemuan membahas ikan tuna di 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA 030) 30-31 Januari 2026 di Kuta Bali.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved