Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut kebijakan subsidi pupuk merupakan kebijakan yang salah dan tidak memberikan hasil baik kepada negara. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp33 triliun untuk subsidi pupuk.
Namun, Jokowi merasa tidak ada perbaikan hasil produksi pertanian secara signifikan. "Kalau 10 tahun sudah Rp33 triliun. Pengembaliannya apa kepada negara? Apakah produksi melompat naik? Ini angka besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini dievaluasi," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1).
Ia pun meminta Kementerian Pertanian tidak lagi terjebak dalam mengurusi persoalan-persoalan lama yang sejatinya tidak memberi keuntungan bagi negara.
Kementerian Pertanian harus mulai memfokuskan anggaran untuk pembukaan lahan yang luas untuk pengembangan komoditas tertentu, penerapan teknologi pertanian guna meningkatkan produktivitas, serta terobosan-terobosan lain.
"Dengan begitu harga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Itu baru benar. Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk kemudian tidak ada lompatan di sisi produksi, itu ada yang salah. Ada yang tidak benar di situ," tandasnya. (OL-14)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved