Ketua DPD Sebut Ada 8 Langkah Penting Bangkitkan Sektor Properti

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan terdapat delapan hal penting perihal sektor properti yang harus menjadi perhatian pemerintah. Delapan hal penting itu mulai dari realisasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga berbagai kemudahan dalam bidang properti kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan La Nyalla saat memberi sambutan secara virtual dalam pembukaan forum group discussion (FGD) bertema “Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan”, Senin (28/12).

Menurutnya, delapan topik ini merupakan harapan para pelaku usaha di sektor properti. Adapun kedelapan hal tersebut adalah (1) relaksasi untuk Rumah Umum Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); (2) realisasi program program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera); (3) program pembiayaan perumahan untuk ASN, TNI, dan Polri; (4) alokasi anggaran untuk rumah umum subsidi bagi MBR.

Selanjutnya (5) relaksasi pajak di sektor properti; (6) penurunan bunga Kredit Konstruksi dan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR; (7) relaksasi pembayaran bunga dan angsuran pokok konsumen MBR; dan (8) substansi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar benar-benar sesuai dengan visi memudahkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Kami berharap, dalam kesempatan ini, ke delapan topik tersebut mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga yang hadir dalam FGD kali ini,” ujar La Nyalla seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (28/12).

Dia mengingatkan, sektor properti sangat penting mengingat sektor ini memiliki peran strategis untuk meningkatkan pertumbuhan 175 industri terkait. “Di mana 38 sektor terkait langsung dan 137 sektor tidak terkait langsung dan secara nasional mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja," terangnya.

Baca juga : Wapres : Perlu Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Perumahan  Rakyat

Di samping itu, lanjutnya, sektor perumahan perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi dampak yang ditimbulkan dari situasi pandemi covid-19 juga sangat dirasakan sektor ini.

“Pukulan terhadap sektor ini memang sangat dirasakan di masa pandemi covid-19 saat ini. Misalnya, rumah komersial turun berkisar 50-80%, perkantoran turun 74,6%, mal turun 85%, sementara hotel terpukul paling keras dengan penurunan 90%,” urai LaNyalla.

Mantan Ketum KADIN Jawa Timur ini berharap UU Cipta Kerja bisa kembali mendorong industri properti. LaNyalla meyakini Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 itu bisa mengembalikan geliat pasar properti yang terkena imbas pandemi.

“Karena adanya regulasi baru di pasar premium dalam UU Cipta Kerja di mana WNA diberikan kemudahan dalam membeli apartemen. Dan untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, UU Cipta Kerja mengamanahkan pendirian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, sehingga membuka peluang tersedianya hunian murah di tengah kota,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Totok Lusida menekankan tingginya suku bunga bank komersial yang tidak mengikuti turunnya suku bunga acuan dari Bank Indonesia. “Suku bunga BI 3,5%, seharusnya bank komersial di kisaran 6%, tapi faktanya sekarang 12-13%,” bebernya. (OL-7)