Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan mewujudkan BUMN Go Global di 2021 denganmelebarkan usaha-usaha dan kerja sama yang masif lagi dengan negara lain.
"Pak Menteri menyatakan di tahun 2021 nanti akan mewujudkan BUMN Go Global. Ini merupakan tantangan bagi para direksi di seluruh BUMN," ujar Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto dalam acara Ngopi BUMN secara virtual, Rabu (18/11).
Upaya tersebut, ungkapnya, telah dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Luar Negeri pada Juli lalu, perihal pengembangan usaha pelat merah tersebut.
"Tujuan dari MoU ini yaitu mendorong pengembangan BUMN di pasar global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memajukan kepemimpinan global," jelas Susyanto.
Tujuan lainnya dalam MoU itu, ialah menyiapkan BUMN sebagai pemain global yang diakui keberadaannya oleh negara lain.
Susyanto mengatakan, seperti BNI yang telah beroperasi di enam negara, diharapkan akan selalu eksis menjangkau kebutuhan masyarakat global.
"Bahkan nanti Inka (Industri Kereta Api) sudah ada juga (di luar negeri). Pertamina juga mempunyai beberapa wilayah kerja di negara lain. Tetapi yang kita inginkan lebih dari itu," tegas Susyanto.
Selain itu, BUMN juga tengah mencari peluang bisnis dikancah global seperti penyediaan vaksin. Indonesia bakal memanfaatkan kerjasama vaksin dengan negara lain.
"Dengan sinergi dan aksi kerja sama baik, business to business dalam vaksin, jadi bagian upaya ini. Pak Menteri (Erick Thohir) maupun Bu Menteri (Retno Marsudi) ke luar negeri mencari vaksin ke China, Inggris," pungkas Susyanto. (E-1)
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved