Headline

Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.

Ekonomi Hijau Syaratkan Partisipasi Publik

Sri Utami
10/11/2020 19:00
Ekonomi Hijau Syaratkan Partisipasi Publik
Director for Asia and Americas of Westminster Foundation for Democracy (WFD) Matthew Hedges berbicara dalam webinar, Selasa (10/11).(MI/SRI UTAMI)

DIRECTOR for Asia and Americas of Westminster Foundation for Democracy (WFD) Matthew Hedges sangat tertarik dengan upaya dan berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memulihkan lingkungan. 

Ia menilai inovasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam menciptakan energi baru yang berkelanjutan akan mendapat dukungan dari dunia internasional. 

"Kami tertarik dengan inovasi yang dilakukan Gubernur. Dan kami mendukung untuk kolaborasi ini di komite parlemen donesia. Kami akan menjadi mitra reguler komite di parlemen internasional," ujarnya mantan dua besar Inggris untuk Paraguay tersebut. 

Hedges menyebut partisipasi publik dan transparansi hukum keadilan harus diciptakan melalui akses publik untuk mengimplementasikam kebijakan nasional yang ada, tidak terkecuali dalam melindungi lingkungan. 

"Akses publik untuk implementasi atas kebijakan nasional untuk melindungi lingkungan. Transparansi dan partisipasi juga publik sangat penting termasuk penegakan hukum," imbuhnya. 

Dalam diskusi Promoting Indonesia's Green Growth Initiatives: Enhancing Public Access to Information and Public Participation in The Parliamentary Legislative and Oversight Role, Selasa (10/11), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ekonomi hijau atau ekonomi yang ramah lingkungan menjadi fokus semua pihak. Demikian pula di Jawa Barat yang merupakan daerah dengan porsi industri terbanyak.

"Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki 60% industri dan menjadi daerah yang penting untuk Ibu Kota Jakarta," ucap pria yang akrab disapa Emil itu. 

Jawa Barat, lanjut Emil, fokus pada perbaikan dan pembangunan infratruktur, manufaktur, pariwisata, dan ekonomi hijau. Salah satu yang menjadi fokus utama yakni mengelola energi panas bumi yang ada di Bogor Jawa Barat.   "Kami fokus menemukan energi baru seperti di Nambo Bogor, seperti panas bumi. Kami membangun energi di puncak bukit dan kerja sama dengan PLN. Ini yang menjadi prioritas energi kami," terangnya.

Selain itu pemerintah juga mengelola  limbah plastik untuk mennghasilkan energi yang ramah lingkungan. Hal tersebut telah dilakukan bekerja sama dengan perusahaan Inggris, Plastic Energy.  "Ini sudah kami jajaki dan ada tiga tempat untuk mengolah palstik untuk jadi bahan bakar energi (solar). Ini pertama di Indonesia bahkan di Asia," ungkap Emil.

Upaya tersebut akan berdampak pada pemulihan lingkungan khususnya pengurangan limbah plastik. Ini yang menjadi harapan yang kemudian menimbulkan nilai ekonomi bagi masyarakat. 

"Kami membuat kebijakan ini dan dimulai dari kebijakan menggunakan kendaraan di lingkungan kantor dengan menggunakan  motor listrik pada 2021. Tentu saja ini diwajibkan untuk menjaga lingkungan dan ini menghemat biaya," tuturnya. 

Dari semua upaya tersebut pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari DPR serta partisipasi publik.  "Green initiative butuh dukungan DPR dan dukungan dari semua pihak untuk mempromosikan ini. Ini modal untuk masa depan. Kita harus berkontribusi untuk membuat dan aksi global untuk perubahan iklim yang lebih baik," papar Emil. 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Charles Honoris menuturkan ekonomi hijau menjadi sorotan salah satunya untuk pemulihan dari pandemi covid-19. "Karena kebutuhan kita untuk pulih dari pandemi covid-19 atau perkembangannya karena ini menjadi perhatian komunitas internasional," ucapnya. 

Charles mengatakan salam pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya telah menghasilkan rencana aksi yang terdiri dari peningkatan partisipasi publik dan akses publik terhadap informasi dalam anggaran legislatif parlemen. 

Kemudian, bekerja sama dengan universitas menyelenggarakan diskusi kedua untuk mengeksplorasi dan lebih banyak tentang isu ekonomi hijau dan dampaknya di tengah pandemi. 

"Ini sangat relevan dengan inisiatif kami dalam demokrasi lingkungan dan juga hak bagi warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan," jelasnya. 

Saat ini berbagai negara bersama WHO mengumpulkan lebih banyak informasi dan pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan pandemi covid-19 dan bagaimana menanganinya juga masalah kesehatan lainnya. (P-2).



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya