Akhlak Jadi Core Value di BUMN

KARENA berlatar belakang pengusaha, Erick Thohir paham betul mengelola Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semua perusahaan pelat merah diperintahkannya balik ke khitah, yakni keseimbangan bisnis dan pelayanan publik.

Saat diangkat menjadi menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo, Erick langsung dihadapkan pada persoalan klasik bernama BUMN merugi. Ia mengaku tak habis pikir, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang dimodali negara bisa merugi.

Langkah tegas pun diambilnya dengan memetakan portofolio bisnis seluruh BUMN dan anakcucu usaha BUMN. Langkah awal yang dilakukannya ialah merampingkan 51 anak-cucu usaha dari Pertamina, Telkom, dan Garuda Indonesia.

Tak berhenti di situ, Erick juga bakal menutup dengan cara melikuidasi perusahaan-perusahaan pelat merah yang terusmenerus merugi. Ia juga tengah menunggu peraturan presiden (PP) mengenai perluasan hak Kementerian BUMN agar bisa memerger perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang jeblok.

“Nanti kami menunggu PP yang bisa membuat peran Kementerian BUMN lebih besar, yaitu dengan merger atau likuidasi supaya kita bisa lebih efi sien,” ujar Erick di sebuah kesempatan.

Ia mengatakan bahwa setiap tahun, BUMN berkontribusi Rp467 triliun, baik dari dividen maupun pajak dan kontribusi lain, bagi negara. Dia memastikan kontribusi BUMN bisa lebih dari Rp467 triliun itu jika perusahaan-perusahaan tersebut dikelola secara amanah.

Berkaitan dengan itu, Erick secara resmi menetapkan akhlak sebagai core value dari BUMN pada awal Juli silam. Penetapan akhlak sebagai core value BUMN itu bersamaan dengan perubahan logo dan slogan Kementerian BUMN.

“Hari ini juga saya ingin menetapkan akhlak sebagai core value. Bukan lip service karena kalau kita bekerja ada core value, ini yang membuat kita kuat,” ujar Erick.

Dengan melihat itu, peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman mengatakan kinerja Menteri BUMN yang dibantu dua wakilnya dari kalangan profesional dalam setahun ini sangat menjanjikan. Pembenahan internal dan memangkas birokrasi yang panjang merupakan awal reformasi BUMN yang baik karena hal itu yang selama ini mengganggu kinerja BUMN.

“Pemilihan direksi dan komisaris BUMN juga mulai kelihatan hasilnya. Erick, misalnya, menempatkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan mempertahankan Nicke Widyawati sebagai direktur adalah langkah berani. Meskipun rugi di tengah wabah, Pertamina sudah kelihatan melakukan reformasi internal dengan merombak 11 direktur menjadi 6 saja,” kata Ferdy. (Des/E-2)