Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman menyatakan berinvestasi pada instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI018 dapat membantu membangun negeri.
“Investor bukan hanya berinvestasi tapi juga membangun negeri karena hasilnya akan dipakai untuk membiayai APBN,” ungkapnya dalam peluncuran ORI018 secara daring, Kamis (1/10).
Luky menuturkan berinvestasi pada ORI018 dapat membangun negeri karena membantu pemerintah dalam membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 6,34%.
Ia menuturkan defisit APBN itu terjadi karena pemerintah menggelontorkan anggaran belanja sangat tinggi dibandingkan realisasi penerimaan negara dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi covid-19.
Luky menjelaskan terdapat tiga fokus pemerintah dalam meningkatkan belanja yaitu sektor kesehatan, bantuan perlindungan sosial, dan dukungan dunia usaha khususnya untuk UMKM.
“Maka dari itu pemerintah berinovasi melincurkan SBN ritel yang hari ini kita luncurkan ORI018,” kata Luky.
Sementara itu, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menyatakan tujuan dari penerbitan SBN ritel ORI018 juga sebagai upaya dalam menumbuhkan budaya masyarakat yang sadar berinvestasi.
“Kita harapannya generasi milenial yang sekarang memiliki investasi dengan jumlah terbatas tapi berikutnya begitu pendapatan meningkat jadi porsi yang diinvestasikan semakin tinggi,” ujar Deni.
Deni mengatakan jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk berinvestasi maka Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan tidak bergantung dari dana investor asing.
“Karena investor domestik mau yang ritel atau pun tradisional sudah sanggup bisa membantu kita membiayai pembangunan,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah menerbitkan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI018 secara daring (e-SBN) dengan tingkat kupon 5,7% per tahun dengan masa penawaran mulai 1 Oktober hingga 21 Oktober 2020.
Penerbitan ORI018 ini mempunyai tenor tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2023. Masyarakat dapat membeli obligasi ritel ini dengan minimum pemesanan Rp1 juta dan maksimum pemesanan Rp3 miliar. (E-1)
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal suntikan dana Rp50 triliun ke INA, dengan syarat dialokasikan ke sektor riil, bukan obligasi.
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved