Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang penerapan PSBB selama dua pekan hingga 11 Oktober 2020. Pertimbangan perpanjangan ini lantaran terus meningkatnya kasus covid-19 dan keterbatasan kapasitas ICU di Jakarta.
Anies juga mengklaim mulai tampak tanda-tanda pelandaian kasus positif covid-19 di Jakarta meski masih terus meningkat.
"Kami melihat perpanjangan masa PSBB ini akan turut berdampak pada kinerja keuangan maupun PDB di periode kuartal 4/2020 yang diawali bulan Oktober," kata Head of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer (Staple) Suria Dharma, Jumat (25/9).
IHSG kemarin kembali ditutup melemah -1.53% ke level 4,842.8, masih bergerak dalam tren penurunan. Sementara pasar pergerakan bursa regional Nikkei dan Kospi pagi ini positif (+0,45% & +0,47%).
"Kami melihat sentimen domestik masih dominan saat ini," kata Suria.
Senior Business Analyst MarkPlus James Djoni mengatakan sebagian besar masyarakat menunda pembelian mobil hingga kuartal 1-2021. Hal itu diungkap dalam survey MarkPlus Inc. Sebanyak 87% masyarakat menunda pembelian karena mempersiapkan dana untuk keperluan darurat dan 31% responden menyatakan pendapatannya terdampak pandemi covid-19.
"Penundaan pembelian mobil baru tahun ini akan membuat perkiraan Gaikindo soal target angka penjualan sebesar 600 ribu unit tidak tercapai. Hingga Agustus, total penjualan mobil mencapai 323.500 unit (-51% yoy). Penundaan juga menjadi beban bagi produsen. Saat ini pelaku industri otomotif mengharapkan insentif dari pemerintah atas relaksasi pajak pembelian mobil baru agar masyarakat tertarik melakukan pembelian," tutur Suria.
Baca juga: Sentimen Covid-19 dan Fincen Pukul Bursa
Perdagangan pasar saham AS semalam ditutup menguat meski masih bergerak dalam tren penurunan dengan S&P 500 menguat +0,30%, Dow Jones +0,20%, dan Nasdaq +0,37%.
Rilis data pengangguran di AS periode 19 September sebesar 870K jiwa (prev: 866K jiwa; cons: 840K jiwa) sedikit meningkat dari periode sebelumnya. Tren perbaikan jobless claims masih melandai sejak memasuki Agustus 2020 di level saat ini yang masih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.
"Kami melihat hal ini mentriger risk-off pada pasar ekuitas AS dan harga komoditas dunia," pungkasnya.(OL-5)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved