Penuhi Protokol Kesehatan, Anggaran Pilkada 2020 Naik

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran Pilkada 2020 mengalami kenaikan seiring dengan kebutuhan penerapan protokol kesehatan. Anggaran yang semula hanya Rp15,23 triliun dan berasal dari APBD kini menjadi Rp20,46 triliun dengan tambahan APBN.

"Total anggaran dari Pilkada yang sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun yang didanai APBD, dengan adanya protokol kesehatan anggarannya menjadi Rp20,46 triliun," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (22/9).

Ia menjelaskan, anggaran yang berasal dari APBD tetap digunakan untuk kebutuhan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) dan pengamanan Pilkada. Sedangkan dana yang berasal dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penerapan protokol kesehatan, jumlahnya mencapai Rp5,23 triliun.

Hingga awal September, kata Sri Mulyani, dana dari APBD telah terealisir sebesar Rp14,2 triliun atau 93,2% dari total anggaran yang dialokasikan

"Yang sedang dalam proses pencairan lainnya sebesar Rp1,025 triliun, itu dari APBD. Ini posisi awal September," jelas Menkeu.

Baca juga: Realisasi Anggaran Pilkada 2020 Hampir Rampung

Sedangkan dana tambahan dari APBN, imbuh dia, dialokasikan kepada KPU sebesar Rp4,77 trilun dan telah dicairkan sekitar Rp3,781 triliun. Pencairan itu dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar Rp941,4 miliar dan tahap kedua Rp2,84 triliun. Anggaran KPU yang semula Rp10,24 triliun dan berasal dari APBD kini berubah menjadi Rp15,01 triliun.

Kemudian dana APBN turut dialokasikan kepada Bawaslu sebesar Rp474,9 miliar yang hingga awal September telah dilakukan dua kali pencairan sebesar Rp394,8 miliar. Pada tahap pertama dilakukan pencairan sebesar Rp157,4 miliar dan tahap kedua Rp237,4 miliar. Anggaran Bawaslu pun turut naik menjadi Rp3,93 triliun yang sebelumnya hanya Rp3,46 triliun berasal dari APBD.

"Untuk pengamanan pemilu Rp1,52 triliun sudah dialokasikan APBD sesuai dengan penganggaran tersebut. Itu yang dipakai untuk Pilkada 2020. Pilkada itu memang seharusnya berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100% dan masih ada yang belum, itu nanti akan kita track terus," pungkas Sri Mulyani.(OL-5)