Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN antara Komisaris Utama Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir dijelaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Pertemuan itu untuk mengklarifikasi viralnya video Ahok yang mengutarakan berbagai kritikan terhadap Pertamina. Arya mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir langsung memanggil Ahok.
"Menteri (BUMN) memanggil Ahok, karena kemarin ada video yang beredar dan viral. Jadi menteri BUMN ingin mengklarifikasi saja dan menerima masukan. Jadi pada pertemuan ini, Ahok menyampaikan apa yang dia lihat di pertamina, apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dan memberitahu semua pada menteri BUMN. Masukan itu sangat bagus diterima menteri BUMN juga," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga melalui pernyataan yang diterima, Jumat (18/9).
Menteri BUMN Erick Thohir juga berbagi apa yang dilihat dari informasi-informasi yang ada. Ahok, kata Arya, memang ditugaskan kementerian sebagai komisaris untuk mengawasi Pertamina.
"Dari sini bisa disatukan dan sebagai komisaris utama, Ahok memang ditugaskan kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina. Itu bagian tugasnya," ucapnya.
Baca juga: Usai Bongkar Aib Pertamina, Ahok Temui Erick Sampaikan Kritikan
Menteri BUMN juga meminta Ahok membangun tim yang kuat di Pertamina, dan kerja sama tim yang baik. Sehingga pertamina bisa melakukan tranformasi di dalam institusi sesuai arahan kementerian
"Jadi tugas Ahok memang salah satunya melakukan tranformasi di Pertamina dengan melibatkan tim yang ada agar semakin kuat. Jadi kerja sama tim diperkuat, itu permintaan menteri BUMN kepada Ahok," pungkasnya.(OL-5)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Pihaknya akan mengirim surat kepada Adhi Karya secara resmi untuk meminta pembongkaran.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
Ahok bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu (20/8) sore. Salah satu pembahasan dari pertemuan tersebut yakni mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved