Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS Utama Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (17/9).
Dalam unggahan di akun instagram @basukibtp, Ahok mengaku sudah menyampaikan kritikan terhadap Erick usai membongkar aib Pertamina dalam sebuah unggahan video.
"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick," kata Ahok dalam unggahannya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bakal menjaga solidaritas kerja di Pertamina.
"Saya juga akan menjaga pesan Pak Erick untuk menjaga solidaritas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN," pungkas Ahok.
Baca juga: Andre Rosiade Minta Ahok Dicopot karena Buka Borok Pertamina
Dalam tayangan yang diunggah akun YouTube POIN, Rabu (16/9), Ahok membongkar permasalahan yang ada di Pertamina. Salah satunya ada direksi yang kerap melobi menteri.
"Dalam pergantian direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," ujar Ahok.
Ahok pun membenarkan ada dirut anak usaha Pertamina yang sudah dicopot tapi masih digaji besar.
"Ada yang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih. Tapi masa dicopot, gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama, makanya gaji mengikuti jabatan anda," protes Ahok.(OL-5)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Pihaknya akan mengirim surat kepada Adhi Karya secara resmi untuk meminta pembongkaran.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
Ahok bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu (20/8) sore. Salah satu pembahasan dari pertemuan tersebut yakni mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved