Tok! DPR Terima Pertanggungjawaban APBN 2019

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan Rancangan Undang Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019 menjadi Undang Undang. Hal itu disampaikan dan turut disahkan oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dalam Rapat Paripurna ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

“Dalam hal pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima. Kemudian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan catatan. Berkaitan dengan RUU pertanggungjawaban pelakasanaan APBN 2019 yang telah disampaikan. Ada yang tidak sependapat? Setuju?” kata Aziz seraya mengetuk palu pengesahan, Selasa (15/9).

Setelah disepakatinya RUU P2 APBN TA 2019 menjadi UU, di kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan pendapat akhir pemerintah. Dalam pidatonya, ia mengatakan, torehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat menjadi bukti pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara baik.

“Pemerintah akan melaksanakan seluruh temuan BPK dan melaksanakan rekomendasi DPR secara proaktif dan akuntabel dalam rangka memperbaiki sistem. Di dalam rangka menggunakan APBN sebagai instrumen pelaksanaan bernegara untuk mendukung visi Indonesia 2045, kami akan melaksanakan APBN dengan priuden, transparan, profesional dan baik, ini juga diikuti dengan perbaikan birokrasi,” tuturnya.

Baca juga : Sempat Nyaman di Zona Hijau, IHSG Ditutup Melemah

Ia menambahkan, APBN akan terus dilaksanakan dengan berorientasi pada output, outcome dan result sesuai dengan yang telah disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR. Dengan begitu, perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam melaksanakan APBN juga akan mengekor dari upaya pemerintah.

Dari hasil pelaksanaan APBN 2019 yang telah dipertanggungjawabkan, lanjut Sri Mulyani, turut menjadi bukti nyata adanya upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Dengan demikian, APBN diharapkan dapat bermanfaat dan terus mendukung pelaksanaan pembangunan yaitu memperbaiki kesjahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan mendorong pertumbuhan eknonmi dan memperkuat ketahanan eknonomi,” imbuhnya.

“Dalam kondisi perekonomian global yang makin dinamis dan tidak pasti dan ditambah risiko pandemi covid, maka kami akan terus menjaga agar APBN menjadi instrumen yang efektif di dalam menghadapi tantangan bernegara akibat kondisi global dan covid.” Pungkas Sri Mulyani. (OL-7)