Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
STIMULUS dan insentif terus digerojok untuk menggairahkan perekonomian yang lesu akibat pandemi covid-19. Pemerintah dalam pekan-pekan terakhir mencairkan anggaran berbagai bantuan sosial dengan tempo sangat cepat.
Dari kelompok stimulus perlindungan sosial, misalnya, ada tambahan realisasi hingga Rp9,9 triliun. Jadi, total anggaran di sektor ini keseluruhan telah tersalur hingga Rp95,5 triliun.
Dari kelompok stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah mencatat tambahan penyaluran Rp14,6 triliun. Dengan tambahan itu, jumlah anggaran yang cair telah mencapai Rp47,1 triliun. Di luar dua kelompok itu, masih ada lagi stimulus sektoral kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dengan realisasi yang telah menyentuh Rp17,3 triliun.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin membenarkan bahwa stimulus paling besar disalurkan bagi sektor perlindungan sosial dan UMKM. “Karena sektor itu memang sangat menjadi perhatian Pak Presiden,” ucap Budi, kemarin.
Dalam kaitan itulah, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pelaku usaha, terutama mikro dan kecil, tetap bersemangat, terus berjuang meski situasi sulit. Kepala Negara memahami bahwa hampir seluruh pedagang menurun omzetnya. Namun, ia meminta mereka tak menjadikan kesulitan itu sebagai alasan untuk menyerah.
“Pelaku usaha mikro dan kecil, menengah, besar, semua sulit, tapi kita harus tetap semangat dan kerja keras. Kuncinya di situ,” pesan Presiden saat membagikan Banpres PUM kepada pelaku usaha di Yogyakarta, kemarin.
Presiden pun berjanji mengeluarkan semua jurus untuk mengatasi krisis akibat pandemi. Berbagai bantuan akan diberikan demi menjaga daya beli dan mendongkrak perekonomian. “Ada yang namanya BLT desa, ada bansos tunai, subsidi listrik, bantuan sembako, subsidi bunga. Kemarin kita keluarkan subsidi gaji. Sekarang kita berikan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro,” tegas Presiden.
Disambut gembira
Pemerintah pun, tambah Presiden, tengah menyalurkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro demi menyulut kembali semangat mereka. Stimulus sebesar Rp2,4 juta diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sebagai tambahan modal usaha. Pedagang minuman, produsen peyek, jasa tambal ban, penyedia sound system, penjual bakpia, hingga pengusaha angkringan, semua kebagian stimulus.
Dalam kesempatan itu, salah satu penerima bantuan, Tumbaryani, mengaku gembira. Ia berjanji menggunakan uang tersebut untuk menambah modal dagang bakpia dan wingko. “Ini buat modal usaha. Bukan buat beli handphone,” tutur Tumbaryani.
Selain membagikan Banpres PUM, dalam kunjungan kerja di Yogyakarta, kemarin, Presiden juga meresmikan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam agenda itu, ia menyatakan YIA merupakan bandara terbaik di Indonesia saat ini, dari segi desain, kuantitas, hingga kualitas. (Des/X-6)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved