Keberpihakan di Tengah Pandemi

LANGKAH Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembelanjaan barang dan jasa BUMN dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai bentuk keberpihakan pemerintah atas sektor UMKM terutama di tengah pandemi covid-19 saat ini.

“Selama ini UMKM mengalami kesulitan mendapatkan pengadaan barang dan jasa dari BUMN. Karena itu, asosiasi menyambut baik upaya ini lantaran memberikan dampak positif bagi UMKM karena ini bisa memperluas pasar bagi UMKM. Ini sudah kami usulkan sejak lama dan baru mau diterapkan di era Pak Menteri BUMN Erick,” terang Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun kepada Media Indonesia, kemarin.

Ikhsan pun menyarankan agar dibentuk suatu sistem pengawasan internal di Kementerian BUMN untuk memastikan berjalannya kebijakan tersebut. “Jangan sampai kebijakan ini dilakukan setengah hati. Untuk itu, yang diperlukan adalah pengawasan internal dari kementerian dan kesadaran dari para CEO BUMN,” tutur Ikhsan.

Ia pun menyebutkan pihaknya akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan Kementerian BUMN, baik dengan platform khusus maupun model lainnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah untuk membuka peluang UMKM untuk mengikuti tender proyek di bawah Rp14 miliar. Proyek-proyek di bawah batas itu harus dikerjasamakan dengan UMKM.

“Untuk yang kecil, sudah kami mapping, dari 30 BUMN mana saja yang capex-nya itu harus diprioritaskan untuk UMKM. Tender (yang nilainya) Rp2 miliar-Rp14 miliar itu akan kita prioritaskan ke sana, dengan proses transparan,” ungkap Erick.

ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Menteri BUMN Erick Thohir.

Ke-30 BUMN ini ialah bagian dari 107 perusahaan pascarestrukturisasi. Selain itu, Kementerian BUMN membentuk ekosistem Pasar Digital UMKM yang diberi nama PaDi UMKM.

PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.

Di samping itu, bagi Kementerian BUMN, platform tersebut akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM. “Dengan platform tersebut, BUMN dapat melakukan belanja secara digital agar lebih cepat, transparan, dan meningkatkan efisiensi,” pungkas Erick. (Dro/S-3)