Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan keluar dari tim teknis Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.
Saat ini, KSPI mempersiapkan kaum buruh di Indonesia untuk melakukan aksi berskala besar. Rencananya, aksi protes digelar serentak pada awal Agustus. Aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah.
Khusus wilayah Jabodetabek, gerakan protes dipusatkan di depan gedung DPR/MPR RI. Sedangkan aksi di daerah berpusat di depan kantor gubernur atau DPRD.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Timbulkan Tantangan Baru Ketenagakerjaan
Ada dua tuntutan yang akan disuarakan KSPI. Pertama, menolak RUU Cipta Kerja. Kedua, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19.
“Kedua isu menjadi perhatian serius buruh Indonesia. Sebelum aksi dilakukan, kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR terkait dua isu tersebut,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Selasa (14/7).
KSPI mendesak pemerintah dan DPR RI segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Kemudian, fokus menyelamatkan ekonomi domestik di tengah badai krisis akibat pandemi. Iqbal menekankan RUU Cipta Kerja bukan solusi untuk mengatasi krisis.
Baca juga: Pakar: RUU Cipta Kerja Bukan Obat Mujarab, Tapi Dibutuhkan
“KSPI mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran covid-19 dan penyelamatan ekonomi di tengah krisis,” pungkas Iqbal.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut, menjamin ketersediaan bahan baku impor dengan kebijakan yang efisien dan menghindari PHK massal. Tidak kalah penting, menjaga daya beli masyarakat dan buruh.(OL-11)

Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved