Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan keluar dari tim teknis Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.
Saat ini, KSPI mempersiapkan kaum buruh di Indonesia untuk melakukan aksi berskala besar. Rencananya, aksi protes digelar serentak pada awal Agustus. Aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah.
Khusus wilayah Jabodetabek, gerakan protes dipusatkan di depan gedung DPR/MPR RI. Sedangkan aksi di daerah berpusat di depan kantor gubernur atau DPRD.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Timbulkan Tantangan Baru Ketenagakerjaan
Ada dua tuntutan yang akan disuarakan KSPI. Pertama, menolak RUU Cipta Kerja. Kedua, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19.
“Kedua isu menjadi perhatian serius buruh Indonesia. Sebelum aksi dilakukan, kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR terkait dua isu tersebut,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Selasa (14/7).
KSPI mendesak pemerintah dan DPR RI segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Kemudian, fokus menyelamatkan ekonomi domestik di tengah badai krisis akibat pandemi. Iqbal menekankan RUU Cipta Kerja bukan solusi untuk mengatasi krisis.
Baca juga: Pakar: RUU Cipta Kerja Bukan Obat Mujarab, Tapi Dibutuhkan
“KSPI mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran covid-19 dan penyelamatan ekonomi di tengah krisis,” pungkas Iqbal.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut, menjamin ketersediaan bahan baku impor dengan kebijakan yang efisien dan menghindari PHK massal. Tidak kalah penting, menjaga daya beli masyarakat dan buruh.(OL-11)

Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved