Akankah Heru Pambudi Masih Lanjut jadi Dirjen Bea Cukai?

MASA  jabatan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi berakhir per tanggal 1 Juli 2020. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan diperpanjang atau diganti.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai, semestinya ada kepastian hukum tentang nasib Heru Pambudi jika SK pengangkatannya berakhir 1 Juli 2020.

Sebagai informasi, Heru diangkat menjadi Dirjen Bea dan Cukai sejak 1 Juli 2015, atau sudah lima tahun menjabat.

"Wajib ada kepastian hukum. Memang ada kondisi pasca-Covid, tetapi tidak boleh dibiarkan. Kalau mau diganti, ya ganti. Andaikata diperpanjang, ya keluarkan SK baru," ujar Tauhid Ahmad kepada wartawan, Senin (13/7)

Menurut Tauhid Àhmad,  jika melihat kinerja Heru Pambudi selama lima tahun menjabat, prestasinya biasa saja. Bahkan, kalau dari sisi pendapatan negara, terjadi penurunan pendapatan kerena kebijakan diskon cukai rokok yang dikeluarkan di masa Heru.

"Kebijakan soal diskon cukai rokok yang mana  produsen rokok bisa menjual rokok di bawah 85% dari harga, berpotensi merugikan negara," kata Tauhid Ahmad.

Harusnya, kata Tauhid, kebijakan ini dibatalkan, sehingga pendapatan negara bisa maksimal. Untuk itu, dia meminta pemerintah memperhatikan potensi PPh Badan bernilai triliunan rupiah  yang akan hilang sebagai akibat kebijakan tersebut.

Pengamat kebijakan  publik Adilsyah Lubis menilai, Kementerian Keuangan sebaiknya mencari sosok baru untuk posisi Dirjen Bea dan Cukai untuk menggantikan Heru Pambudi yang telah berakhir masanjabatannya.

Menurut dia, selama ini sejumlah kebijakan Dirjen Bea Cukai di masa Heru menjabat tidak pro-masyarakat dan pendapatan negara. Terutama soal diskon bea cukai rokok senilai 85% yang  bisa berdampak serius pada kesehatan masyarakat.

"KPK sudah bicara juga soal potensi kerugian negara kalau rokok boleh dijual sekitar 85% dari harga eceran. Meski baru assesment," ujar Adilsyah Lubis kepada wartawan, Senin (13/7). (E-1)