Ekspor Lobster, Menteri KKP: Tak Akan Ganggu Keseimbangan Alam

MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan tidak akan terjadi eksploitasi berlebihan meskipun telah membuka keran ekspor benih lobster.

"Kami tidak akan eksploitasi berlebihan, kami sangat yakin tidak akan mengganggu keseimbangan alam," kata Edhy ketika dalam rapat kerja bersama Komisi IV, Senin (6/7).

Ia menjelaskan, setiap orang yang wajibkan untuk menangkap dan membudidayakan lobster diwajibkan 2% nya dikembalikan lagi. "Kalau 2% dari total dari lapangan 0,02 itu berarti sudah 100 kali pertambahan lobster yang muncul," kata Edhy.

Sebelumnya Edhy menyebut lobster yang hidup di alam hanya akan tumbuh 0,02% saja.

Tak hanya itu dari sisi devisa negara, kata Edhy, rakyat yang menangkap lobster pun atur. "Mereka wajibbeli hargaya tidak boleh dibawah Rp 5000. Kalau ada perusahaan yang kita izinkan menekan harga itu akan kami cabut," lanjutnya.

Bagi KKP kontrolnya sangat mudah karena pihaknya telah memiliki data perusahaan dan dengan jelas mengetahui dimana letak posisinya.

Edhy menjelaskan pemberian izin benih lobster itu hanya dalam waktu tertentu saja. "Akan kami hentikan begitu budidaya kita sudah menampung. Kenapa diizinkan diekspor? karena begitu mereka sudah beli dan tangkep tapi tempatnya enggak cukup, apa kita harus kembalikan ke alam lagi? Kita ingin seluruh masyarakat kita makan," ujar Edhy.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemberian izin itu bukan dari menteri tapi dari tim yang sudah ada. "Irjen kami libatkan, Sekjen kami minta awasi," pungkasnya.

Sementara itu anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Slamet berharap KKP bisa menjadi regulator yang baik. "Saya berharap kehadiran KKP bisa mnjadi regulator yang baik. Sehingga dalam menentuka siapa yang layak mendapatkan izin tak ada menjadikan prosss pengawasan pemerintah menjadi lemah," kata Slamet. (OL-4)