Menkeu: Belanja Pusat dan Daerah Banyak yang Tidak Sinkron

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penggunaan anggaran belanja antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) banyak yang tidak sinkron. Sehingga, capaian kerja tidak optimal.

“Itu perlu sinkronisasi. Tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” papar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6).

Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut hal itu bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti, banyak K/L yang meminta anggaran untuk pengadaan barang yang kemudian diserahkan kepada masyarakat atau pemda.

Di lain sisi, lanjut Ani, ketika permintaan anggaran untuk barang atau proyek infrastruktur telah disetujui, namun pemda malah menolak. Dia menekankan pemda belum tentu mau menerima lantaran barang atau proyek infrastruktur tersebut merupakan program pusat. Sehingga, mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara.

“Sering muncul K/L membangun suatu infrastruktur. Saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda, ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Karena itu program pusat,” pungkas Ani.

Baca juga: New Normal, Presiden Ingatkan Daerah Buka Sektor Publik Bertahap

Selain itu, pemda juga beralasan tidak meminta barang atau proyek infrastruktur yang diajukan K/L. BPK, lanjut dia, turut menemukan permasalahan lain terkait belanja K/L dan pemda untuk masyarakat yang tidak sesuai, karena tidak ada sinkronisasi.

Menurutnya, perlu reformasi sistem penganggaran agar dapat memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output dan outcome. Reformasi sistem penganggaran untuk belanja modal akan dilakukan secara multiyeas. Dalam hal ini, dia menyoroti penanganan pandemi covid-19 membutuhkan anggaran yang besar.(OL-11)