Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penggunaan anggaran belanja antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) banyak yang tidak sinkron. Sehingga, capaian kerja tidak optimal.
“Itu perlu sinkronisasi. Tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” papar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6).
Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut hal itu bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti, banyak K/L yang meminta anggaran untuk pengadaan barang yang kemudian diserahkan kepada masyarakat atau pemda.
Di lain sisi, lanjut Ani, ketika permintaan anggaran untuk barang atau proyek infrastruktur telah disetujui, namun pemda malah menolak. Dia menekankan pemda belum tentu mau menerima lantaran barang atau proyek infrastruktur tersebut merupakan program pusat. Sehingga, mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara.
“Sering muncul K/L membangun suatu infrastruktur. Saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda, ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Karena itu program pusat,” pungkas Ani.
Baca juga: New Normal, Presiden Ingatkan Daerah Buka Sektor Publik Bertahap
Selain itu, pemda juga beralasan tidak meminta barang atau proyek infrastruktur yang diajukan K/L. BPK, lanjut dia, turut menemukan permasalahan lain terkait belanja K/L dan pemda untuk masyarakat yang tidak sesuai, karena tidak ada sinkronisasi.
Menurutnya, perlu reformasi sistem penganggaran agar dapat memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output dan outcome. Reformasi sistem penganggaran untuk belanja modal akan dilakukan secara multiyeas. Dalam hal ini, dia menyoroti penanganan pandemi covid-19 membutuhkan anggaran yang besar.(OL-11)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved