Anggaran PEN untuk Korporasi dan BUMN Naik Jadi Rp53,57 Triliun

PEMERINTAH menambah anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp18 triliun menjadi  Rp695,2 triliun, dari sebelumnya Rp677,2 triliun.

Dari penambahan anggaran tersebut diketahui pembiayaan korporasi termasuk perusahaan BUMN berubah menjadi Rp53,57 triliun atau naik Rp9 triliun dari yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp44,57 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Natahan Kacaribu bilang, tambahan pada pos pembiayaan korporasi dan BUMN ditujukan untuk memberi dukungan berupa kredit modal kerja kepada perusahaan padat karya.

"Insentif ini atau stimulus ini merupakan modalitas. Masih dinfinalisasi. Itu dalam bentuk boost kredit modal kerja, bukan pemrintah salurkan pinjaman dari uang pemerintah, mirip dengan penjamiann kredit modal kerja UMKM pemitnah bayar IJP, iuran jasa penjaminannya. Masih difinalisasi," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Selasa (16/6).

Penambahan anggaran juga terjadi di pos bantuan kementerian lembaga dan pemda. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menuturkan, penambahan diberikan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berupa dana pinjaman yang semula Rp1 triliun menjadi Rp5 triliun.

Baca juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Naik Jadi Rp695,2 Triliun

Kemudian pada cadangan Dana Alokasi Khusus yang semula dianggarkan Rp8,7 triliun berubah menjadi Rp9,1 triliun. Tambahan juga diberikan kepada dana hibah di sektor pariwisata sebesar Rp3,3 triliun.

Prima berharap melalui dana tambahan tersebut, pemda dapat mendorong perekonomian nasional dan turut aktif menekan penyebaran pandemi covid-19.

"Di samping itu semua, sudah ada 537 daerah telah merealokasi anggaran dengan totalnya Rp71,7 triliun. Jadi mereka punya space untuk menangani covid ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah dua kali menambah anggaran PEN. Awalnya, pada Maret 2020 program tersebut dianggarkan sebesar Rp405,1 triliun. Kemudian angka itu bertambah usai dilakukan rapat terbatas pada awal Juni menjadi Rp677,2 triliun. (A-2)