Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ada 20 Mei lalu.
Melalui beleid tersebut, Badan Penyelenggara (BP) Tapera akan mulai memungut dana pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan Polri, pegawai BUMN dan BUMD serta karyawan swasta untuk dikelola sebagai tabungan perumahan.
Adapun, secara teknis, dana yang dipungut berasal dari upah bulanan para peserta kerja.
"Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3%. Sebanyak 0,5% ditanggung pemberi kerja dan sebesar 2,5% ditanggung pekerja yang dipotong dari gaji," demikian tertulis di dalam pasal 15 PP Penyelenggaraan Tapera.
BP Tapera juga membuka peluang bagi pekerja mandiri untuk mengikuti program Tapera. Bagi peserta pekerja mandiri, mereka membayarkan kewajiban simpanan sendiri secara utuh.
Baca juga : Menkeu: New Normal Harus Seimbangkan Kesehatan dan Ekonomi
Kepesertaan Tapera akan berakhir pada saat peserta pensiun atau mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut,
Bagi yang sudah berakhir masa kepesertaan, mereka bisa memperoleh pengembalian simpanan dalam bentuk deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain.
Sebelumnya, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dalam pelaksanaannya, BP Tapera akan melakukan pungutan secara bertahap mulai 2021.
Pada tahap pertama kewajiban iuran Tapera diberlakukan bagi PNS, TNI dan Polri. Sementara, pegawai BUMN dan swasta akan menyusul setelahnya. (OL-7)
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Nobu Bank resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved