Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN hari ini. Hasilnya terjadi pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Berikut adalah petikan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tanggal 14 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara seperti dikutip dari rilis yang dikeluarkan PLN.
Memutuskan mengangkat dan menetapkan :
1. Muhammad Ikbal Nur sebagai sebagai Direktur Perencanaan Korporat;
2. Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
3. Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer;
4. Muhammad Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.
Selain itu RUPS juga mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi PLN :
1. Syofvi Felienty Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Human Capital dan Management;
2. Wiluyo Kusdwiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;
3. Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
Dengan penetapan ini maka susunan direksi PLN menjadi :
1. Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN
2. Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama PLN
3. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.
4. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Human Capital dan Management.
5. Muhammad Ikbal Nur sebagai sebagai Direktur Perencanaan Korporat.
6. Bob Sarir sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan.
7. Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer.
8. Muhammad Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.
9. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;
10. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
11. Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa,Madura dan Bali.
EVP Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka menyatakan keluarga besar PLN mengucapkan selamat bertugas dan akan mendukung penuh penetapan RUPS PLN.
"PLN terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air, Serta mengejar target ratio elektrifikasi 100%," tutup Suprateka. (E-1)
PT PLN (Persero) berhasil menjaga kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 dengan pasokan listrik yang andal.
PLN telah menyediakan 4.769 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersebar di 3.078 titik di seluruh Indonesia.
Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, PLN memastikan kesiapan pasokan listrik di berbagai objek vital.
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia.
PLN EPI memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Pesan tersebut disampaikan Darmawan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa Ikatan Kerja Institut Teknologi PLN (ITPLN) di Kampus ITPLN, Jakarta.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved