Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN hari ini. Hasilnya terjadi pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Berikut adalah petikan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tanggal 14 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara seperti dikutip dari rilis yang dikeluarkan PLN.
Memutuskan mengangkat dan menetapkan :
1. Muhammad Ikbal Nur sebagai sebagai Direktur Perencanaan Korporat;
2. Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
3. Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer;
4. Muhammad Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.
Selain itu RUPS juga mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi PLN :
1. Syofvi Felienty Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Human Capital dan Management;
2. Wiluyo Kusdwiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;
3. Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
Dengan penetapan ini maka susunan direksi PLN menjadi :
1. Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN
2. Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama PLN
3. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.
4. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Human Capital dan Management.
5. Muhammad Ikbal Nur sebagai sebagai Direktur Perencanaan Korporat.
6. Bob Sarir sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan.
7. Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer.
8. Muhammad Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.
9. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;
10. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
11. Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa,Madura dan Bali.
EVP Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka menyatakan keluarga besar PLN mengucapkan selamat bertugas dan akan mendukung penuh penetapan RUPS PLN.
"PLN terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air, Serta mengejar target ratio elektrifikasi 100%," tutup Suprateka. (E-1)
ULP Siantar Kota melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kota Pematangsiantar dan sebagian wilayah Kabupaten Simalungun.
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
TIM Opsnal Polsek Palu Barat mengungkap kasus pencurian besi bracing tower milik PT PLN (Persero) ULTG Palu di sepanjang Span Silae, Kabupaten Donggala.
PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatra Bagian Utara memperkuat tulang punggung sistem kelistrikan Pantai Barat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan.
PT PLN kembali menegaskan perannya dalam mendorong transisi energi nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.
Lalu lalang kendaraan listrik di arena Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Kemayoran mencerminkan arah baru mobilitas di Indonesia.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved