Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Pada pasal 21 dalam peraturan itu, pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana.
BI, membeli SBN secara beratahap berdasarkan kebutuhan riil program PEN. Nantinya hasil dari penerbitan SBN tersebut akan disimpang dalam rekening khusus di BI.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menuturkan, teknis pelaksanaan pembelian SBN oleh BI di pasar perdana untuk menyokong kebutuhan program PEN akan diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara menteri keuangan dan gubernur BI.
"Semua akan diterjemahkan secara detail, secara pasti itu di SKB antara kementerian keuangan dengan Bank Indonesia. Kemarin kan SKB 1 sudah lihat bagaimana itu mengatur menunya untuk above the line, unuk pembiayaan defisit," tutur Febrio dalam konferensi virtual, Rabu (13/5).
Baca juga: BI: Indeks Harga Properti Residensial Triwulan 1 Turun
Febrio menambahkan, pada SKB kedua, tidak menutup kemungkinan skema yang akan dipakai dan ditempuh BI berbeda dengan SKB yang lebih dulu ada. Namun, ia enggan memberikan kepastiannya.
Sebab, hingga saat ini pembahasan masih dilakukan pemerintah bersama BI termasuk memperhitungkan dampaknya pada perekonomian ke depan.
"Pemerintah melihat risiko ini dari sisi makro, sisi pencapaian target inflasi, stabilitas kurs itu pemerintah juga harus concern. Di sisi lain Bank Indonesia juga harus concern terhadap biaya dari pemulihan ekonomi ini," jelas Febrio.
"Kalau pemerintah menanggung semua biaya bunganya itu juga berat di pemerintah juga. Jadi ini komunikasi yang Intens ini semakin kuat, mudah-mudahan hari hari ke depan kita akan keluar dengan SKB yang mengatur tentang ini," sambung dia.
Febrio menuturkan, pemerintah berharap aksi BI untuk membeli SBN di pasar perdana ialah dengan pembiayaan yang paling minimum. Sebab pemerintah juga memiliki formula lain untuk membiayai program PEN yang saat ini juga masih dalam pembahasan.
"Kita lihat ini sebagai pemulihan ekonomi nasional dan kita mau biayanya seminimum mungkin. Prinsip PEN itu berbagi beban dan risiko, itu mudah-mudahan akan tercermin dengan jelas dari kesepakatan kesepakatan yang akan kita keluarkan," pungkas Febrio. (A-2)
Obligasi tersebut merupakan hasil dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan tenor tiga tahun dan kupon sebesar 9,5% per tahun.
Bank Mandiri Taspen menjadikan penerbitan obligasi sebagai strategi dalam memperkuat struktur pendanaannya, sekaligus dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil.
BNI mengumumkan rencana penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dengan nilai maksimal Rp5 triliun.
ISRAEL menjual surat utang dalam jumlah rekor di Amerika Serikat (AS) sejak perangnya di Jalur Gaza, Palestina, meletus pada 7 Oktober 2023. Ini menurut laporan Bloomberg pada Jumat (6/6).
WOORI Bank Korea, kembali mendapatkan pengakuan atas kekuatan fundamentalnya. Berhasil mempertahankan peringkat kredit obligasi tanpa jaminan dengan rating AAA (stabil)
Di tengah ekonomi dan pasar yang penuh ketidakpastian serta tren keuangan yang dinamis, menyusun strategi finansial menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved