Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Jokowi dengan tegas menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan terjadi defisit pangan nasional di tengah pandemi korona atau Covid-19. Faktanya, kata Jokowi, secara nasional produksi pangan surplus, hanya saja yang terjadi adalah defisit pangan di provinsi atau wilayah tertentu.
"Ramainya di media mengenai defisit pangan kita, bahwa yang dibicarakan itu adalah defisit pangan di provinsi, defisit di wilayah. Itu bisa ditutup dari surplus di provinsi lain," demikian ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (5/5).
Tentang hal ini, Jokowi pun sangat mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang terus meningkatkan produksi dan membantu petani di tengah pandemi Covid-19.
"Jadi jangan ditulis-tulis Menteri Pertanian bohong. Nanti repot Pak Menteri Pertanian. Lha kita bicara bukan defisit pangan nasional kok, tapi provinsi," sambung Jokowi.
Senada dengan hal ini, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Prof Muhammad Firdaus menegaskan bahwa kondisi ketersediaan pangan pokok nasional secara kumulatif mencukupi, meskipun belum merata sebarannya. Sebab surplus- defisit dalam sistem penyediaan pangan antar-wilayah itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi.
"Di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun distribusi pangannya belum merata. Apalagi kita negara kepulauan terbesar di dunia, tidak mungkin produksi merata sama di seluruh wilayah. Sistem distribusinya yang perlu ditata lebih baik,” jelas Firdaus.
Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. Bahkan tahun ini, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi.
"Untuk itu, Kementerian Pertanian mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi. Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 propinsi dalam kondisi terkendali," jelasnya.
"Provinsi lainnya yakni Kalimantan Utara dan Maluku tentu perlu mendapat perhatian lebih," tegas Syahrul.
Perlu diketahui, perkiraan ketersediaan pangan nasional berdasarkan perkiraan produksi yang dirilis BPS, terdapat surplus beras hingga Juni 2020 diperkirakan 6,4 juta ton, jagung surplus 1,01 juta ton, bawang merah surplus 330.384 ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, dan minyak goreng surplus 5,7 juta ton. komoditas lainnya, yakni bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam juga diperkirakan surplus.
Untuk komoditas beras, stok beras akhir Maret 2020 sebanyak 3,45 juta ton, yang ada di Bulog 1,4 jt ton, di penggilingan 1,2 jt ton, di pedagang 754 ribu ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2.939 ton. Ini belum termasuk stok di masyarakat lainnya seperti di rumah tangga dan horeka (hotel, restoran, dan kafe). (OL-09)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved