Headline

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Di-PHK atau Dirumahkan, Silakan Ikut Program Kartu Prakerja

M. Iqbal Al Machmudi
03/4/2020 14:50
Di-PHK atau Dirumahkan, Silakan Ikut Program Kartu Prakerja
Karyawan pabrik tuntut pesangon.(Antara/Mohammad Ayudha)

Program Kartu Prakerja siap menampung peserta hingga 5,6 juta orang. Angka tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat karena merebaknya virus korona (Covid-19).

Imbas dari wabah tersebut banyak pekerja kehilangan matapencaharian atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga pemerintah mengubah target program kartu prakerja yang semula menyasar fresh graduate  kini memberi prioritas terhadap pekerja terkena PHK.

Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker RI, Bambang Satrio Lelono, mengatakan anggaran kartu prakerja berubah dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan penerima manfaat sekira 5,6 juta orang/peserta.

"Adapun penerima manfaat yakni korban PHK, pekerja yang dirumahkan yang gajinya tidak dibayar penuh atau tidak dibayar sama sekali, UMK dan koperasi yang mengalami kesulitan usaha," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (3/4).

Program kartu prakerja memberikan manfaat Rp3.5 juta per orang dengan rincian pelatihan online sebesar Rp1 juta. Selanjutnya peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, sehingga total insentif didapat sebesar Rp2,4 juta per orang.

Terakhir para pencari kerja nantinya dibekali insentif tambahan sebesar Rp150 ribu per orang. Yang diberikan sebesar Rp50 ribu setiap melakukan survey pekerjaan yang berlaku 3 kali.

Hingga saat ini Kementerian Tenaga Kerja masih mengumpulkan data dari Kepala Dinas Tenaga Kerja terkait dengan masyarakat yang mengalami PHK akibat Covid-19.

Baca juga : Dampak Covid-19, Karyawan Perusahaan Ini Tidak Kunjung Digaji

"Sekarang kita baru mengumpulkan data jumlah orang yang mengalami PHK dan yang dirumahkan. Para Kepala Dinas sudah bekerja mengumpulkan data tersebut. Bu Menteri sudah meminta kepada seluruh Kadis untuk bekerja keras mengumpulkan data dan segera mengirimkan ke Kemnaker," ungkapnya.

Sebelumnya Pemerintah pusat meminta masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah. Alhasil, perusahaan, dan ruang publik mati suri sehingga roda perekonomian tidak berjalan dengan baik karena pabrik memilih tutup daripada merugi. Dan buruh pabrik harian juga lapangan pekerjaannya hilang. (E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Raja Suhud
Berita Lainnya