Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA kerja (Panja) Komisi VI DPR RI terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) segera memanggil CEO Mayapada Group, Dato Sri Tahir. Salah satu orang terkaya di Indonesia itu diduga memiliki kedekatan dengan tersangka kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro atau dikenal Bentjok.
"Kenapa Dato Tahir, karena dia memiliki hubungan dengan Bentjok," ungkap anggota Panja Jiwasraya Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (30/1).
Selain Dato, lanjut Andre, pihaknya juga akan memanggil petinggi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Berdasakan informasi yang diterima Panja Jiwasraya, perusahaan tersebut diduga memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan 34 instrumen investasi milik Jiwasraya.
"Kita juga akan panggil Trimegah karena ada dugaan kelola 34 investasi Jiwasraya. Dugaan ini harus diklarifikasi," pungkas Andre.
Baca juga: Kementerian BUMN akan Suntik Rp 5 Triliun untuk Jiwasraya
Pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat. Panja Komisi VI, kata Andre, segera melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal pemanggilan Dato Tahir, serta petinggi Trimegah. Agendanya meminta klarifikasi terkait kasus gagal bayar Jiwasraya dengan nilai kerugian hingga Rp 13,7 triliun.
"Ini tentu hasil masukan dari teman-teman anggota Panja. Kita akan realisasikan dalam rapat internal pos penyusunan agenda," ujarnya.
Selain fokus melakukan pembayaran utang Jiwasraya kepada nasabah, DPR juga akan melakukan audit terhadap aliran dana nasabah yang hilang. Melalui Komisi III, DPR memerintahkan Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit forensik transaksi keuangan Jiwasraya.
"Ini kan kerja paralel. Panja komisi III, VI dan XI. Kami sendiri di Komisi VI fokus pada korporasi Jiwasraya dan kementerian BUMN. Yang jelas kita akan kejar siapa yang menikmati uang Jiwasraya," tandasnya.(OL-11)
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
OJK mengatakan proses likuidasi PT Asuransi Jiwasraya berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh polis telah berhasil direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life.
Tessa mengatakan, laporan itu masih pada tahap penelaahan. Hingga kini, masalah yang diadukan itu belum naik ke tahap penyelidikan, maupun penyidikan.
Temuan BPKP mengungkap terdapat kerugian sebesar Rp 204,3 miliar dan hasil investigasi terdapat fraud Rp 257 miliar.
KPK diharap tidak mengabaikan aduan tersebut. Penindakan dinilai bentuk dari pembersihan perilaku rasuah di Indonesia.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Perusahaan pelat merah itu mengalami persoalan gagal bayar klaim nasabah dan terjerat kasus dugaan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved