Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN BUMN kembali disorot publik mengenai kinerjanya. Jika kemarin sempat ribut mengenai kasus Garuda kali ini giliran PT Asuransi Jiwasraya yang dirudung masalah.
Ditengarai Jiwasraya terlilit kasus gagal bayar yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp13,7 triliun. Masalah ini memaksa kementrian BUMN putar otak mengatasi masalah yang telah bertahun-tahun membayangi Jiwasraya.
Direktur Suropati Syndicate M Shujahri menilai bahwa skema yang diambil Erick Thohir terkait persoalan Jiwasraya sudah tepat.
Shujahri berseberangan dengan komentar beberapa pihak yang menilai kementrian BUMN tidak serius mengatasi masalah PT Asuransi Jiwasraya
“Jiwasraya itu sedang didorong masalah hukumnya ke Kejaksaan Agung ada indikasi kerugian hingga Rp13 triliun, perlu dicatat itu karena inisiatif kementrian BUMN sendiri membawa masalah ini ke ranah hukum jadi bisa dibilang tidak ada yang akan dilindungi dalam proses hukum ini, yang salah tetap salah, jadi tinggal tunggu pihak kejaksaan menindaklanjuti oknum yang merugikan negara selama ini,” kata Shujahri dalam keterangannya, Minggu (22/12).
Selain masalah hukum, kata dia, Kementrian BUMN juga dinilai cepat tanggap dengan rekomendasi DPR terkait persoalan gagal bayar dan performa manajemen yang buruk di jiwasraya.
Di saat bersamaan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan melakukan restrukturisasi di Jiwasraya.
“Pak Erick Thohir juga sudah berstatement bahwa semua gagal bayar akan dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak hanya itu pemerintah bahkan secara khusus menyiapkan dukungan dari BUMN-BUMN lain untuk membantu Jiwasraya agar bisa kembali sehat,” jelasnya
Dalam mengatasi kasus ini, Shujahri menekankan bahwa masalah Jiwasraya lebih kompleks karena ada sistem yang perlu diubah secara hati-hati.
“Publik hanya perlu sabar sambil tetap mengamati kinerja pemerintah dalam menyelesaikan Jiwasraya, permasalahan jiwasraya ini sudah coba diatasi dengan berbagai macam solusi namun selama bertahun-tahun masih belum selesai," papar Shujari.
"Artinya ini bukan perkara mudah dan butuh solusi yang tepat sehingga wajar jika skema penyelamatan yang akan diambil harus detil dan hati-hati agar tidak berulang lagi," tuturnya.
"Saya lihat sejauh ini pihak kementrian BUMN sangat terbuka mengabarkan kondisi terbaru mengenai Jiwasraya sehingga publik bisa memantau,” jelasnya. (Mal/OL-09)
Prabowo menyatakan, Danantara Indonesia dibentuk pada Februari lalu sebagai dana kekayaan negara yang dirancang untuk menggerakkan masa depan ekonomi nasional.
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved