Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2019 mencapai Rp368 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka itu naik jika dibandikan dengan defisit Oktober 2019 yang tercatat Rp289,1 triliun atau 1,8% terhadap PDB.
Meski begitu, defisit di November diyakini akan menurun pada akhir tahun. Sebab, hingga 13 Desember 2019 Kemenkeu mencatat defisit sebesar 2,21% terhadap PDB.
"Penurunan itu disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja. Sampai akhir tahun pasti ada penurunan, kita lihat dua minggu lagi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).
Baca juga: Negara Dirugikan Rp647,5 Miliar
Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir November mencapai Rp1.677,11 triliun atau 77,46% dari target APBN sebesar Rp2.165,1 triliun.
Pendapatan itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp362,77 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun.
"Meskipun pertumbuhan sempat tertekan di Triwulan III, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami rebound dengan kembali meningkat di bulan Oktober dan November," jelas Menkeu.
Sementara belanja negara hingga akhir November tercatat Rp2.046,0 triliun atau 83,1% dari target APBN sebesar Rp2.461,1 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.293,2 triliun atau 79,1% dari target APBN Rp1.634,3 triliun dan TKDD Rp752,8 triliun atau 91,1% dari target APBN Rp826,8 triliun.
"Belanja ini meningkat memang karena didukung penyaluran transfer ke daerah yang meningkat juga," terang Ani.
Realisasi TKDD itu meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp689,21 triliun dan Dana Desa Rp63,63 triliun. Angka tersebut naik 5% dibandingkan 2018 di periode yang sama. (A-4)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved