Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2019 mencapai Rp368 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka itu naik jika dibandikan dengan defisit Oktober 2019 yang tercatat Rp289,1 triliun atau 1,8% terhadap PDB.
Meski begitu, defisit di November diyakini akan menurun pada akhir tahun. Sebab, hingga 13 Desember 2019 Kemenkeu mencatat defisit sebesar 2,21% terhadap PDB.
"Penurunan itu disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja. Sampai akhir tahun pasti ada penurunan, kita lihat dua minggu lagi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).
Baca juga: Negara Dirugikan Rp647,5 Miliar
Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir November mencapai Rp1.677,11 triliun atau 77,46% dari target APBN sebesar Rp2.165,1 triliun.
Pendapatan itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp362,77 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun.
"Meskipun pertumbuhan sempat tertekan di Triwulan III, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami rebound dengan kembali meningkat di bulan Oktober dan November," jelas Menkeu.
Sementara belanja negara hingga akhir November tercatat Rp2.046,0 triliun atau 83,1% dari target APBN sebesar Rp2.461,1 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.293,2 triliun atau 79,1% dari target APBN Rp1.634,3 triliun dan TKDD Rp752,8 triliun atau 91,1% dari target APBN Rp826,8 triliun.
"Belanja ini meningkat memang karena didukung penyaluran transfer ke daerah yang meningkat juga," terang Ani.
Realisasi TKDD itu meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp689,21 triliun dan Dana Desa Rp63,63 triliun. Angka tersebut naik 5% dibandingkan 2018 di periode yang sama. (A-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved