Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan tanggapannya atas isu gagal bayar polis asuransi di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilaporkan tidak bisa membayar kewajiban sebesar Rp12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019.
"Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali. Mungkin 10 tahun yang lalu problem ini yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12).
Menurut Jokowi, kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya ini merupakan persoalan yang tidak ringan. Meski demikian, ia yakin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan bisa menyelesaikannya.
"Ini juga bukan masalah yang ringan, tapi setelah pelantikan Pak Menteri BUMN kemarin kita juga sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," jelasnya.
Presiden lalu menegaskan, jika ada masalah hukum dalam kasus gagal bayar Jiwasraya tersebut, harus diselesaikan di ranah hukum.
"Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesai lah," jelasnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir yang turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, beberapa BUMN memang perlu untuk direstrukturisasi di antaranya Krakatau Steel dan Jiwasraya.
"Khususnya buat Jiwasraya sebenarnya kan hal ini sudah terjadi mulai tahun 2006, terus 2011 terus meningkat. Karena itu memang proses restrukturisasi yang dilakukan sampai 10 tahun ini pasti memerlukan waktu. Insyaallah dalam 6 bulan ini kita coba persiapkan solusi-solusi," kata Erick. (Mal/OL-09)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved