PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan tanggapannya atas isu gagal bayar polis asuransi di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilaporkan tidak bisa membayar kewajiban sebesar Rp12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019.
"Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali. Mungkin 10 tahun yang lalu problem ini yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12).
Menurut Jokowi, kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya ini merupakan persoalan yang tidak ringan. Meski demikian, ia yakin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan bisa menyelesaikannya.
"Ini juga bukan masalah yang ringan, tapi setelah pelantikan Pak Menteri BUMN kemarin kita juga sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," jelasnya.
Presiden lalu menegaskan, jika ada masalah hukum dalam kasus gagal bayar Jiwasraya tersebut, harus diselesaikan di ranah hukum.
"Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesai lah," jelasnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir yang turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, beberapa BUMN memang perlu untuk direstrukturisasi di antaranya Krakatau Steel dan Jiwasraya.
"Khususnya buat Jiwasraya sebenarnya kan hal ini sudah terjadi mulai tahun 2006, terus 2011 terus meningkat. Karena itu memang proses restrukturisasi yang dilakukan sampai 10 tahun ini pasti memerlukan waktu. Insyaallah dalam 6 bulan ini kita coba persiapkan solusi-solusi," kata Erick. (Mal/OL-09)
