Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fokus merestrukturisasi jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan pelat merah. Terkait direksi atau pun komisaris ideal, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan orang 'pintar'.
"Saya tidak perlu orang pinter, tapi orang yang bisa solid berkerja sama, gotong-royong supaya semua pinter," kata Erick di Pasific Place, Jakarta (4/12).
Orang pintar yang dimaksud Erick adalah direksi atau komisaris yang tidak mempunyai akhlak yang baik dan loyalitas kepada Presiden. Menurutnya, oknum seperti itu hanya bekerja untuk memperkaya diri sendiri dan memanfaatkan posisi di BUMN untuk kroni-kroninya juga. Hal itu, lanjutnya justru akan menghambat kinerja perusahaan plat merah dan bahkan merugikan negara.
Untuk itu Erick menekankan pada akhlak individu yang baik karena jabatan yang diemban para direksi dan komisaris merupakan amanah.
Begitu pula dengan loyalitas, dirinya ingin direksi atau komisaris mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Presiden. Pasalnya, para direksi dan komolisaris mencari nafkah di BUMN yang tidak lain adalah milik negara.
"Nah kalau mereka tidak loyal, ya gak usah aja di BUMN, jadi aja swasta. Jadi gak usah di sini," tegas Erick.
Dia menambahkan bahwa direksi ataupun komisaris tidak boleh mengkritik Pemerintah melalui media. Menurutnya ada kesempatan dimana mereka bisa bertemu dengan Pemerintah dan menyampaikan kritikan atau pun masukan.
"Iya dong kalau dia kerja di BUMN mengkritisi BUMN tapi lewat media itu kan gak etis. Orang cari makannya di BUMN," pungkasnya. (OL-8)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved