Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjajaki kerja sama dengan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Hal tersebut disampaikan Erick setelah bertemu perwakilan Uni Emirat Arab dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, November.
Eric mengatakan dari pertemuan tersebut Adnoc tertarik berinvestasi di kilang milik PT Pertamina (Persero). Erick menyambut positif hal tersebut karena bisa menekan impor minyak dan gas (migas) Indonesia.
"Karena impor sudah banyak yang memberatkan cash flow pertamina," kata Erick usai bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta (2/12).
Erick melanjutkan, negosiasi antara Pertamina dan Adnoc tersebut masih berada di tahap awal dan sedang berjalan.
Selain Adnoc yang masuk ke Indonesia, Erick juga menargetkan agar Pertamina memiliki saham di lahan minyak milik perusahaan tersebut yang telah diproduksi.
"Kita juga mau kerja sama dengan lahan minyak di Abu Dhabi tetapi yang sudah produksi. Kalau investasinya win-win, kenapa tidak," ujar Erick.
Selain itu, Erick mengatakan Kementerian BUMN berencana melibatkan kejaksaan Agung RI dalam setiap negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN.
"Dengan kasus kasus hukum yang sebelumnya juga ini harus penting secara hukum. Makanya, saya juga minta pendapat dari kejaksaan Agung untuk mendampingi sejak awal negosiasi," pungkasnya. (OL-8)
Industri minyak dan gas (migas) global kini berada di bawah mikroskop regulasi lingkungan yang semakin ketat, terutama terkait emisi gas rumah kaca.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menyoroti capaian rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL) pada 2025 sebesar 605,3 ribu barrel per hari.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang delapan blok migas.
Komitmen PHE OSES dalam menurunkan emisi dari sektor hulu migas kembali memperoleh pengakuan nasional.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved