Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS PT Pertamina (Persero) Komjen Condro Kirono tetap berstatus sebagai anggota Polri dan tidak diberhentikan.
"Jadi bukan pemberhentian status anggota Polri tapi pengalihan tugas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/11).
Ia menjelaskan penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun2017 di pasal 1 angka 5.
"Itu sudah diatur di mana dalam Pasal 1 angka 5 ada disebutkan penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri," tuturnya.
Argo pun mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada perwira tinggi Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian atau BUMN.
"Polri juga bangga karena masih (ada) anggota Korps Bhayangkara yang dipilih oleh negara untuk membantu negara ini," ujarnya.

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryoatmojo (tengah) berfoto dengan jajaran komisaris baru PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan), Komjen Condro Kirono (paling kanan), dan Budi G Sadikin (paling kiri), serta Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini (kedua kiri) di Jakarta, Senin (25/11/2019). (Dok: Antara)
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengganti sosok yang menduduki jabatan direksi dan dewan komisaris Pertamina. Beberapa tokoh yang menduduki jabatan di Pertamina di antaranya mantan Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan Pertamina menggantikan Pahala Mansury.
Kemudian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Tanri Abeng. Budi Gunadi Sadikin diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama, menggantikan Arcandra Tahar. Dan mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Condro Kirono menjabat sebagai Komisaris menggantikan Gatot Trihargo.
Condro Kirono merupakan jenderal polisi bintang tiga. Dia pernah menduduki jabatan strategis di Polri di antaranya Kepala Korlantas Polri, Kapolda Jawa Tengah dan Kabaharkam Polri.
Sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina, Condro menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Ia memasuki masa pensiun pada Desember 2019. (X-15)
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, berpartisipasi dari tahun ke tahun dalam Program Mudik Bersama BUMN.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved