Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan draft omnibus law telah masuk tahap finalisasi dan akan segera diharmonisasikan dalam waktu dekat.
"Kita terus berharap bisa menyelesaikan konsepnya sesegera mungkin agar bisa menyerahkannya untuk diharmonisasikan dan diserahkan ke DPR dalam beberapa bulan ke depan," tutur Ani, sapaan karib Sri Mulyani saat ditemui di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Selasa (26/11).
Ia menambahkan, selain omnibus law perpajakan yang diurusinya, pemerintah juga tengah menyiapkan skema omnibus law cipta lapangan kerja yang diakui olehnya juga akan rampung dalam waktu dekat.
"Saya berharap keduanya bisa selesai sebelum akhir tahun. Itu yang saya tangkap dalam rapat finalisasi dengan menteri terkait beberapa waktu lalu," terang Ani.
Dalam omnibus law perpajakan yang akan diajukan ke DPR itu, lanjut Ani, didalamnya terdapat beberapa peraturan untuk memerbaiki iklim usaha dan iklim investasi.
Diketahui terdapat beberapa poin penting yang ada dalam skema omnibus law bidang perpajakan yakni diubahnya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara berskala menjadi 20% pada 2023 mendatang. Dengan kata lain, tarif PPh Badan akan turun sebesar 5%.
Sementara untuk perusahaan yang go public, pemerintah akan menurunkan PPh Badan hingga 8% secara berkala hingga 2023 menjadi 17% yang semula 25%.
Selain itu, melalui skema omnibus law perpajakan, pemerintah akan memiliki kepastian untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha dan investor. Di saat yang sama, pelaku usaha dan investor akan mendapatkan insentif dari pemerintah.
Beberapa insentif yang diberikan yakni tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax. Insentif tersebut diharapkan mampu menarik investor domestik maupun internasional untuk berusaha di Indonesia. (Mir/OL-09)
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved