Omnibus Law Perpajakan Masuk Tahap Harmonisasi

"Kita terus berharap bisa menyelesaikan konsepnya sesegera mungkin agar bisa menyerahkannya untuk diharmonisasikan dan diserahkan ke DPR dalam beberapa bulan ke depan," tutur Ani, sapaan karib Sri Mulyani saat ditemui di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Selasa (26/11).

Ia menambahkan, selain omnibus law perpajakan yang diurusinya, pemerintah juga tengah menyiapkan skema omnibus law cipta lapangan kerja yang diakui olehnya juga akan rampung dalam waktu dekat.

"Saya berharap keduanya bisa selesai sebelum akhir tahun. Itu yang saya tangkap dalam rapat finalisasi dengan menteri terkait beberapa waktu lalu," terang Ani.

Dalam omnibus law perpajakan yang akan diajukan ke DPR itu, lanjut Ani, didalamnya terdapat beberapa peraturan untuk memerbaiki iklim usaha dan iklim investasi.

Diketahui terdapat beberapa poin penting yang ada dalam skema omnibus law bidang perpajakan yakni diubahnya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara berskala menjadi 20% pada 2023 mendatang. Dengan kata lain, tarif PPh Badan akan turun sebesar 5%.

Sementara untuk perusahaan yang go public, pemerintah akan menurunkan PPh Badan hingga 8% secara berkala hingga 2023 menjadi 17% yang semula 25%.

Selain itu, melalui skema omnibus law perpajakan, pemerintah akan memiliki kepastian untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha dan investor. Di saat yang sama, pelaku usaha dan investor akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Beberapa insentif yang diberikan yakni tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax. Insentif tersebut diharapkan mampu menarik investor domestik maupun internasional untuk berusaha di Indonesia. (Mir/OL-09)