Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan draft omnibus law telah masuk tahap finalisasi dan akan segera diharmonisasikan dalam waktu dekat.
"Kita terus berharap bisa menyelesaikan konsepnya sesegera mungkin agar bisa menyerahkannya untuk diharmonisasikan dan diserahkan ke DPR dalam beberapa bulan ke depan," tutur Ani, sapaan karib Sri Mulyani saat ditemui di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Selasa (26/11).
Ia menambahkan, selain omnibus law perpajakan yang diurusinya, pemerintah juga tengah menyiapkan skema omnibus law cipta lapangan kerja yang diakui olehnya juga akan rampung dalam waktu dekat.
"Saya berharap keduanya bisa selesai sebelum akhir tahun. Itu yang saya tangkap dalam rapat finalisasi dengan menteri terkait beberapa waktu lalu," terang Ani.
Dalam omnibus law perpajakan yang akan diajukan ke DPR itu, lanjut Ani, didalamnya terdapat beberapa peraturan untuk memerbaiki iklim usaha dan iklim investasi.
Diketahui terdapat beberapa poin penting yang ada dalam skema omnibus law bidang perpajakan yakni diubahnya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara berskala menjadi 20% pada 2023 mendatang. Dengan kata lain, tarif PPh Badan akan turun sebesar 5%.
Sementara untuk perusahaan yang go public, pemerintah akan menurunkan PPh Badan hingga 8% secara berkala hingga 2023 menjadi 17% yang semula 25%.
Selain itu, melalui skema omnibus law perpajakan, pemerintah akan memiliki kepastian untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha dan investor. Di saat yang sama, pelaku usaha dan investor akan mendapatkan insentif dari pemerintah.
Beberapa insentif yang diberikan yakni tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax. Insentif tersebut diharapkan mampu menarik investor domestik maupun internasional untuk berusaha di Indonesia. (Mir/OL-09)
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved