Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Toto Pranoto mengungkapkan, tantangan yang akan dihadapi oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai Komisaris Utama Pertamina yakni meningkatkan produksi minyak yang belum berhasil mencapai target dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini berarti harus meningkatkan usaha eksplorasi dan terhadap eksploitasi, baik onshore maupun offshore," kata Toto melalui pesan singkat, Minggu (24/11).
BTP sebagai Komisaris Utama, sambung Toto, harus bisa memastikan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan target.
Untuk mencapai itu, Toto menilai diperlukan teknologi mutakhir dengan investasi yang cukup besar diikuti dengan risiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengawasan yang kuat dari Dewan Komisaris.
Tak hanya itu, tugas BTP lainnya yakni mengamankan dan memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi yang aman disertai dengan sedikit impor.
"Perlu pengawasan kuat dari pihak Dewan Komisaris ataupun Komisaris Utaman bahwa proses ini dilakukan sesuai SOP dan mengeliminasi kemungkinan terjadinya kebocoran," terang Toto.
Baca juga: Ini Tugas-Tugas Sulit Ahok di Pertamina
Lebih lanjut, ia menyarankan agar BTP bekerja dengan efektif sesuai dengan kapasitas, sehingga tata kelola internal Pertamina berjalan dengan baik.
"Komisaris Utama bisa mengoptimalkan organisasi supporting seperti komite audit dan komite nominasi untuk analisis data yang lengkap dan akurat. Komisaris Utama harus bekerja secara fokus dengan waktu yang cukup sehingga dapat efektif dalam fungsi pengawasan," jelas Toto.
Menyoal dengan posisi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara yang diembankan kepada Chandra Hamzah, Toto mengatakan, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi itu akan dihadapi dengan fungsi pengawasan situasi BTN pada Triwulan III 2019.
"Laba hanya mencapai sekitar Rp1 triliun, turun laba hampir separuh jika dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun sebelumnya," imbuh Toto.
"Perlu upaya pengembangan produk (diversifikasi) untuk menanggulangi turunnya nett interest income yang didominasi produk kredit subsidi KPR," pungkas Toto.
Chandra, sambung Toto, memilki tugas untuk memberikan masukan terkait proses percepatan digitalisasi perbankan dan memberikan arahan soal peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good coorporate governance) sehingga kemungkinan terjadinya fraud bisa diminimalisasi. (OL-1)
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok membantah adanya laporan intervensi Riza Chalid terkait sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) selama dirinya menjabat. Itu disampaikan dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved