MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pihaknya telah memiliki sistem perencanaan, pengawasan dan pelaporan untuk berbagai program dan kegiatan di daerah. Sistem tersebut ialah Indeks Pembangunan Desa.
Sedianya, secara umum, sistem informasi itu dibangun untuk melihat profil desa di seluruh wilayah di Indonesia.
Teknologi tersebut juga digunakan untuk melihat dan menilai status perkembangan desa serta untuk memetakan berbagai kebutuhan desa.
Namun, Abdul mengatakan, dalam praktiknya, sistem itu juga bisa dan telah digunakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menganalisa penghitungan besaran dana desa.
"Data-data kami ini sudah dipakai Kemenkeu, untuk proses pengucuran dana desa," ujar Abdul di Jawa Barat, Rabu (13/11).
Hal tersebut bisa dilakukan karena sistem itu juga sudah terkoneksi hingga ke desa-desa dan dimanfaatkan kepala desa untuk menjalankan dan mengawal program-program di daerah masing-masing.
"Memang ada beberapa yang belum menggunakan dan kalau urusan di desa belum ada internet, kami minta bantuan ke Pak Menteri Kominfo," imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi dana desa terus meningkat dari Rp20,8 triliun pada 2015 menjadi Rp69,8 triliun pada 2019 dan Rp72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di Indonesia. Pada 2019, rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi Rp933,9 juta. (OL-8)
