Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengakui tawaran mengisi jabatan di BUMN kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah hasil koordinasi dengan Presiden Joko Widodo.
"Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kan pasti kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak. Karena itu, karena BUMN banyak menyangkut banyak kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi," imbuh Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/11).

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga. (MI/M Irfan)
Baca juga: Ahok Temui Erick Thohir, Ini Daftar Dirut yang Lowong di 4 BUMN
Sehingga, sambung dia, tawaran itu bukan semata-mata pilihan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sementara, lanjutnya untuk pos yang akan dijabat Ahok nanti tetap melalui proses pada tim penilai akhir (TPA). Hal itu mengingat persyaratan terkait penunjukan direksi strategis BUMN. (X-15)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved