Prioritaskan Infrastruktur Pertanian

TIGA hari seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencanangkan dalam 100 hari masa kerjanya akan berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Saya berharap dalam masa 100 hari kerja ada jaminan dari Kementerian Pertanian kepada Presiden terhadap makannya rakyat yang 297 juta," kata Syahrul di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (25/10).

Tekad yang dicanangkan Syahrul itu segaris dengan laporan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045 yang menyoal ketahanan pangan di Tanah Air.

Dalam laporan yang dipublikasikan akhir Oktober, ADB memprediksikan Indonesia bisa sepenuhnya terlepas dari problem kelaparan pada 2034 dengan menjalankan kebijakan yang kuat untuk mendukung sektor pertanian.

Program yang disorot dalam laporan ADB ialah subsidi pupuk. Dalam penilaian lembaga ini bertahun-tahun lamanya kebijakan subsidi pupuk tidak memberikan kontribusi signifikan. Padahal, anggaran yang digelontorkan pemerintah, misalnya, pada 2015 mencapai Rp30 triliun.

"Pemerintah harus mulai memangkas subsidi pupuk dan fokus pada infrastruktur pascapanen, program pembiayaan, asuransi pertanian, perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi sistem irigasi, memperluas adopsi teknologi, penciptaan varietas baru, perbaikan R&D pertanian, dan bantuan langsung kepada petani kecil untuk meningkatkan penghasilan," kata Ketua Tim Peneliti ADB, Mark Rosegrant, melalui keterangan resmi, kemarin.

Salah satu bagian dari laporan ADB juga menyebutkan, pada kurun 2016-2018 sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Angka itu setara 90% dari jumlah orang miskin yang menurut survei BPS terakhir sebanyak 25,14 juta.

"Pengembangan teknologi pertanian lebih besar manfaatnya dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan produktivitas ketimbang subsidi pupuk yang begitu-begitu saja, tanpa ada perkembangan setiap tahun. Bahkan pada 2045, Indonesia diprediksi mampu mengekspor hingga 8,6 juta ton beras jika kebijakan realokasi subsidi pupuk dijalankan dengan tepat," lanjut peneliti pada International Food Policy Research Institute ini.

MI/ Akhmad Safuan

Budidaya Pertanian di Kawasan Hutan Jadikan Blora Lumbung Jagung di Jateng.

Keterjangkauan

Dalam penilaian pengamat pertanian Bustanul Arifin, tidak bisa tidak pemerintah segera merealokasi anggaran subsidi pupuk untuk kegiatan yang memiliki output lebih signifikan seperti disarankan ADB.

"Skenario investasi komprehensif itu diproyeksikan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi Rp1.834 triliun pada 2045," ujar Bustanul.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Felippa Amanta, menyoroti aspek keterjangkauan sebagai faktor penghambat terwujudnya ketahanan pangan. Isu tersebut sering kali luput karena perhatian lebih banyak diberikan pada persoalan ketersediaan.

"Tingginya harga pangan sangat merugikan warga yang tergolong miskin. Mereka bisa menghabiskan 50%-70% pendapatan hanya untuk membeli makanan," kata Felippa.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berpandangan sama terkait realokasi subsidi pupuk. Dalam jangka panjang, dia menginginkan petani menghasilkan pupuk organik secara mandiri dengan kualitas bisa lebih baik daripada pupuk anorganik.

"Kualitas hasil pertanian nonpestisida lebih bagus dan pasarnya juga lebih besar. Pupuk organik itu menguntungkan. Para petani perlu diberi pelatihan oleh para penyuluh untuk memproduksi pupuk secara baik. Itu memang butuh keahlian dan penyuluh akan mengajari mereka," tandas Syahrul kepada Media Indonesia, kemarin. (X-3)