Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani akan melalukan evaluasi dan mencermati seluruh dinamika yang terjadi dari penjualan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 016 yang gagal mencapai target.
"Kita akan lihat seluruh dinamika, merupakan evaluasi saja," ujar Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (29/10).
Di awal masa penerbitan, pemerintah menargetkan penjualan ORI016 mencapai Rp9 triliun. Namun pada akhirnya ditetapkan penjualan ORI016 hanya sebesar Rp8,21 triliun.
Baca juga: Luncurkan ORI016 Pemerintah Bidik Rp9 T
Sri Mulyani mengatakan, di sisi lain pemerintah secara bertahap akan menjaga pembiayaan melalui diversifikasi instrumen. Kemenkeu juga akan melakukan koordinasi dengan instansi sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga sektor keuangan.
"Sehingga selalu ada harmoni dalam rangka bersama-sama menjaga sektor keuangan kita dan termasuk dari sisi imbal hasil yang mencerminkan riil risiko yang dianggap fair untuk seluruhnya. Investor ataupun untuk issuernya dalam hal ini negara," tukasnya.(OL-5)
INDEKS Harga Saham Gabungan atau IHSG 2 Maret 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah di kawasan Asia. IHSG ditutup melemah 218,65 poin atau 2,66 persen ke posisi 8.016,83.
Alphabet (Google) berencana menghimpun dana melalui obligasi untuk mendanai infrastruktur AI.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke SBN.
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved