Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani akan melalukan evaluasi dan mencermati seluruh dinamika yang terjadi dari penjualan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 016 yang gagal mencapai target.
"Kita akan lihat seluruh dinamika, merupakan evaluasi saja," ujar Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (29/10).
Di awal masa penerbitan, pemerintah menargetkan penjualan ORI016 mencapai Rp9 triliun. Namun pada akhirnya ditetapkan penjualan ORI016 hanya sebesar Rp8,21 triliun.
Baca juga: Luncurkan ORI016 Pemerintah Bidik Rp9 T
Sri Mulyani mengatakan, di sisi lain pemerintah secara bertahap akan menjaga pembiayaan melalui diversifikasi instrumen. Kemenkeu juga akan melakukan koordinasi dengan instansi sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga sektor keuangan.
"Sehingga selalu ada harmoni dalam rangka bersama-sama menjaga sektor keuangan kita dan termasuk dari sisi imbal hasil yang mencerminkan riil risiko yang dianggap fair untuk seluruhnya. Investor ataupun untuk issuernya dalam hal ini negara," tukasnya.(OL-5)
Jaksa Agung New York, Letitia James, mempertanyakan keabsahan jaminan senilai US$175 juta milik Donald Trump untuk menutupi kemungkinan denda perdata atas tuduhan penipuan.
Setelah hasil mengejutkan pemilihan parlemen Prancis pada 6 Juli, di mana partai sayap kiri mengungguli sayap kanan ekstrem, saham dan obligasi pemerintah Prancis menghadapi ketidakpastian.
ISRAEL menjual surat utang dalam jumlah rekor di Amerika Serikat (AS) sejak perangnya di Jalur Gaza, Palestina, meletus pada 7 Oktober 2023. Ini menurut laporan Bloomberg pada Jumat (6/6).
Pada 2019 pemerintah pusat dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.
AJAKAN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada daerah untuk mengembangkan obligasi hijau sebagai bentuk keberpihakan terhadap lingkungan terus digaungkan
Sebelumnya, pembatasan hak keperdataan para obligor sudah pernah disunggung oleh Menkeu Sri Mulayani.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved