Menkeu Hargai Audit BPK

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menghargai audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2019.

"Kita selalu menghargai apa yang dilakukan oleh BPK di dalam melakukan audit, karena ini adalah bagian dari akuntabilitas," kata Sri Mulyani di ICE BSD, Tangerang, Kamis (19/9).

Sebelumnya, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I 2019 terkait penyimpangan pelaksanaan ketentuan perpajakan, BPK mencatat ada lima penyimpangan yang terdapat di Kemenkeu.

Penyimpangan pertama yakni terkait dengan status dan kedaluwarsa penagihan atas ketetapan pajak sebesar Rp408,5 miliar yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kemudian, penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) 2018 melewati batas waktu penetapan. Sehingga penerimaan negara tidak dapat terealisasikan sebesar Rp257,95 miliar.

Ketiga, soal restitusi pajak yang tidak dikompensasikan dengan utang pajak sebesar Rp154,6 miliar. Terdapat pula pengembalian kelebihan pajak yang melewati batas waktu.

Baca juga: PKAKN Pelajari Logic Model Hasil Audit BPK

Selanjutnya yakni MoU antara Kementerian ESDM dan PT FI yang bertentangan dengan tarif bea keluar yang ditetapkan
kemenkeu. Dari hal itu, terdapat potensi restitusi atas ekspor konsentrat lembaga PT FI sebesar Rp1,82 triliun.

Terakhir, terdapat perbedaan perlakuan Direktorat Jenderal Pajak atas koreksi fiskal serta masukan pemakaian sendiri bijih timah dan penggunaan listrik pada PT TI. Hal itu menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang Rp84,12 miliar.

Mantan Managing Director World Bank itu mengatakan informasi temuan BPK itu amat berharga bagi Kemenkeu guna mengoreksi diri.

"Karena pada akhirnya, kita tetap memiliki kepentingan sama, yaitu mengelola keuangan negara sebaik-baiknya, dan efisiensi dari sisi ketepatan dari penggunaan anggaran, dari sisi pertanggungjawabannya. Jadi apa yang disampaikan BPK pada semester I tentu akan kita lihat dan kita respon seperti yang disampaikan oleh bapak presiden dan wakil presiden kita semua terus diminta untuk mengefisienkan belanja barang," pungkas Sri Mulyani/(OL-5)