Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PT Pembangunan Perumahan akan mengerjakan dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x50 megawatt milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dua pembangunan itu akan berlokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat mengungkapkan proses pengerjaan akan dilakukan segera dan diharapkan dua PLTU itu bisa beroperasi pada 2020 mendatang.
"Kami optimistis dapat menyelesaikan proyek tersebut untuk unit pertama selama 36 bulan dan unit kedua selama 39 bulan. Dengan target tersebut, perseroan optimis kedua PLTU tersebut dapat beroperasi pada tahun 2022," ujar Lukman melalui keterangan resmi, Rabu (11/9).
Ia menyebutkan total nilai kontrak untuk proyek itu sebesar Rp2,1 triliun dan total investasi keseluruhan memcapai Rp8 triliun.
PLTU di NTT akan dibangun di Desa Panaf, Kupang Barat, dengan luas lahan mencapai 30 hektare (ha). Sementara, PLTU di Sulut akan berdiri di lahan seluas 32 ha di Desa Bolaang Mangitang Timur, Bolaang Mongondow.
Dengan pembangunan PLTU Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, rasio elektrifikasi di dua provinsi tersebut diharapkan daapt semakin baik. (OL-09)
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
PEMERINTAH membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk Juni-Juli 2025.
Pemerintah berencana kembali menggulirkan program diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.
Pendidikan kritis soal transisi energi bersih terbarukan pun semakin krusial. Sebab, krisis iklim menjadi tantangan yang akan semakin masif dihadapi generasi muda di masa mendatang.
Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved