Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengakui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bisa mengurangi penerimaan negara untuk beberapa tahun mendatang. Namun, jelasnya, penurunan tarif PPh ini diyakini bisa meningkatkan investasi di Indonesia dalam jangka panjang.
“Penerimaan negara akan turun dalam beberapa tahun ke depan. Namun untuk jangka panjang, jika investasi banyak dan usaha lancar, maka kembali akan normal," katanya di Jakarta, Jumat (5/9).
Baca juga: Tarik Investasi dengan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi
Kalla menambahkan, pemerintah berusaha mendatangkan investasi dengan memberikan insentif kepada pengusaha. Penurunan tarif PPh ini sekaligus menunjukkan bahwa pajak di Indonesia bisa kompetitif dibandingkan negara lain.
Menurutnya, dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, negara-negara di dunia harus memberikan insentif untuk mendatangkan investasi. “Salah satu cara berinvestasi adalah, baik di luar dan dalam, itu menurunkan pajak supaya dia ada akumulasi kapital, untuk membiayai investasinya," katanya.
Mengenai dampak negatif yang mungkin muncul dari penurunan tarif PPh tersebut, Kalla menyatakan, pemerintah bisa menghindari penurunan penerimaan negara selama Kementerian Keuangan bisa mencari sumber dana lain. “Kurangi biaya kita terutama biaya belanja yang tak penting untuk menutup itu. Tapi ini bertahap, tidak sekaligus," pungkasnya. (OL-8)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved