Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengakui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bisa mengurangi penerimaan negara untuk beberapa tahun mendatang. Namun, jelasnya, penurunan tarif PPh ini diyakini bisa meningkatkan investasi di Indonesia dalam jangka panjang.
“Penerimaan negara akan turun dalam beberapa tahun ke depan. Namun untuk jangka panjang, jika investasi banyak dan usaha lancar, maka kembali akan normal," katanya di Jakarta, Jumat (5/9).
Baca juga: Tarik Investasi dengan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi
Kalla menambahkan, pemerintah berusaha mendatangkan investasi dengan memberikan insentif kepada pengusaha. Penurunan tarif PPh ini sekaligus menunjukkan bahwa pajak di Indonesia bisa kompetitif dibandingkan negara lain.
Menurutnya, dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, negara-negara di dunia harus memberikan insentif untuk mendatangkan investasi. “Salah satu cara berinvestasi adalah, baik di luar dan dalam, itu menurunkan pajak supaya dia ada akumulasi kapital, untuk membiayai investasinya," katanya.
Mengenai dampak negatif yang mungkin muncul dari penurunan tarif PPh tersebut, Kalla menyatakan, pemerintah bisa menghindari penurunan penerimaan negara selama Kementerian Keuangan bisa mencari sumber dana lain. “Kurangi biaya kita terutama biaya belanja yang tak penting untuk menutup itu. Tapi ini bertahap, tidak sekaligus," pungkasnya. (OL-8)
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved