Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengakui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bisa mengurangi penerimaan negara untuk beberapa tahun mendatang. Namun, jelasnya, penurunan tarif PPh ini diyakini bisa meningkatkan investasi di Indonesia dalam jangka panjang.
“Penerimaan negara akan turun dalam beberapa tahun ke depan. Namun untuk jangka panjang, jika investasi banyak dan usaha lancar, maka kembali akan normal," katanya di Jakarta, Jumat (5/9).
Baca juga: Tarik Investasi dengan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi
Kalla menambahkan, pemerintah berusaha mendatangkan investasi dengan memberikan insentif kepada pengusaha. Penurunan tarif PPh ini sekaligus menunjukkan bahwa pajak di Indonesia bisa kompetitif dibandingkan negara lain.
Menurutnya, dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, negara-negara di dunia harus memberikan insentif untuk mendatangkan investasi. “Salah satu cara berinvestasi adalah, baik di luar dan dalam, itu menurunkan pajak supaya dia ada akumulasi kapital, untuk membiayai investasinya," katanya.
Mengenai dampak negatif yang mungkin muncul dari penurunan tarif PPh tersebut, Kalla menyatakan, pemerintah bisa menghindari penurunan penerimaan negara selama Kementerian Keuangan bisa mencari sumber dana lain. “Kurangi biaya kita terutama biaya belanja yang tak penting untuk menutup itu. Tapi ini bertahap, tidak sekaligus," pungkasnya. (OL-8)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved