Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah melakukan inventarisasi terhadap bangunan-bangunan di Jayapura, Papua, yang rusak akibat aksi demonstrasi pada 29 Agustus.
Adapun, sejumlah bangunan yang menjadi target tindakan anarkis meliputi Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura, Kantor Grapari Telkomsel, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kantor Perum LKBN Antara dan Lapas Kelas II Abepura.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki beberapa kantor tersebut mencapai Rp100 miliar, seluruhnya akan berasal dari APBN.
"Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung bangunan yang rusak akibat demo kemarin. Kami sudah inventarisasi jadi semoga bisa cepat ditangani," ujar Basuki, Rabu (4/9).
Baca juga: RI Mandiri Tuntaskan Kasus Papua
Selain gedung-gedung perkantoran, lebih dari 200 kios dan rumah warga juga mengalami kerusakan.
Untuk perbaikan rumah dan kios, pemerintah akan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Sekarang tim sedang membersihkan puing-puing agar masyarakat tidak menyimpan trauma dan dapat segera kembali beraktivitas seperti sedia kala," tuturnya.(OL-5)
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved