Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tahun ini diprediksi akan lebih besar lagi.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai BPJS Kesehatan. "Tahun 2019 ini akan muncul lagi estimasi defisit yang lebih besar," kata Sri Mulyani di ruang Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.
Ia menjabarkan bahwa defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 ialah sebesar Rp1,9 triliun. Kemudian defisit meningkat menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2015. Sementara tahun 2016, defisit agak sedikit menurun ke angka Rp6,7 triliun. Itu karena ada kenaikan iuran.
"Sesuai dengan perpres harusnya iuran setiap dua tahun itu di-review. Ternyata sejak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi. Tahun 2016 defisitnya agak menurun sedikit karena ada kenaikan iuran," terangnya.
Kemudian, sambung dia, tahun 2017 defisit membengkak lagi sebesar Rp13,8 triliun. Tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp19,4 triliun. "Kami injeksi hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di tahun 2018 yang belum tertutup," jelasnya.
Untuk tahun 2019 ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah sudah membayarkan iuran bagi peserta yang dilakukan pemerintah atau penerima bantuan iuran (PBI) di awal untuk satu tahun ini. "Seluruh PBI kita sudah bayarkan keseluruhan supaya BPJS tidak defisit. Hingga hari ini, pemerintah sudah selesai kewajibannya, tetapi BPJS masih kekurangan. Karena itu, muncul pressure supaya kami melakukan injeksi lagi," ucapnya. Menurutnya, salah satu penyebab BPJS defisit ialah peserta tidak membayar iurannya.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, memproyeksikan defisit tahun ini sebesar Rp28,5 triliun. Jika dirinci, defisit itu terdiri atas defisit di tahun 2018 yang sebesar Rp9,1 triliun dan Rp19 triliun untuk defisit tahun ini. "Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Salah satu penyebab defisit itu, ungkap Kemal, ialah menyangkut iuran peserta. Karena itu, menurut dia, kenaikan iuran cukup mendesak untuk dilakukan. "Kebutuhan memang cukup mendesak agar sustain, kan," ucapnya. (Nur/FL/X-4)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved