Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tahun ini diprediksi akan lebih besar lagi.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai BPJS Kesehatan. "Tahun 2019 ini akan muncul lagi estimasi defisit yang lebih besar," kata Sri Mulyani di ruang Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.
Ia menjabarkan bahwa defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 ialah sebesar Rp1,9 triliun. Kemudian defisit meningkat menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2015. Sementara tahun 2016, defisit agak sedikit menurun ke angka Rp6,7 triliun. Itu karena ada kenaikan iuran.
"Sesuai dengan perpres harusnya iuran setiap dua tahun itu di-review. Ternyata sejak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi. Tahun 2016 defisitnya agak menurun sedikit karena ada kenaikan iuran," terangnya.
Kemudian, sambung dia, tahun 2017 defisit membengkak lagi sebesar Rp13,8 triliun. Tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp19,4 triliun. "Kami injeksi hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di tahun 2018 yang belum tertutup," jelasnya.
Untuk tahun 2019 ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah sudah membayarkan iuran bagi peserta yang dilakukan pemerintah atau penerima bantuan iuran (PBI) di awal untuk satu tahun ini. "Seluruh PBI kita sudah bayarkan keseluruhan supaya BPJS tidak defisit. Hingga hari ini, pemerintah sudah selesai kewajibannya, tetapi BPJS masih kekurangan. Karena itu, muncul pressure supaya kami melakukan injeksi lagi," ucapnya. Menurutnya, salah satu penyebab BPJS defisit ialah peserta tidak membayar iurannya.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, memproyeksikan defisit tahun ini sebesar Rp28,5 triliun. Jika dirinci, defisit itu terdiri atas defisit di tahun 2018 yang sebesar Rp9,1 triliun dan Rp19 triliun untuk defisit tahun ini. "Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Salah satu penyebab defisit itu, ungkap Kemal, ialah menyangkut iuran peserta. Karena itu, menurut dia, kenaikan iuran cukup mendesak untuk dilakukan. "Kebutuhan memang cukup mendesak agar sustain, kan," ucapnya. (Nur/FL/X-4)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved