Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tahun ini diprediksi akan lebih besar lagi.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai BPJS Kesehatan. "Tahun 2019 ini akan muncul lagi estimasi defisit yang lebih besar," kata Sri Mulyani di ruang Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.
Ia menjabarkan bahwa defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 ialah sebesar Rp1,9 triliun. Kemudian defisit meningkat menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2015. Sementara tahun 2016, defisit agak sedikit menurun ke angka Rp6,7 triliun. Itu karena ada kenaikan iuran.
"Sesuai dengan perpres harusnya iuran setiap dua tahun itu di-review. Ternyata sejak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi. Tahun 2016 defisitnya agak menurun sedikit karena ada kenaikan iuran," terangnya.
Kemudian, sambung dia, tahun 2017 defisit membengkak lagi sebesar Rp13,8 triliun. Tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp19,4 triliun. "Kami injeksi hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di tahun 2018 yang belum tertutup," jelasnya.
Untuk tahun 2019 ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah sudah membayarkan iuran bagi peserta yang dilakukan pemerintah atau penerima bantuan iuran (PBI) di awal untuk satu tahun ini. "Seluruh PBI kita sudah bayarkan keseluruhan supaya BPJS tidak defisit. Hingga hari ini, pemerintah sudah selesai kewajibannya, tetapi BPJS masih kekurangan. Karena itu, muncul pressure supaya kami melakukan injeksi lagi," ucapnya. Menurutnya, salah satu penyebab BPJS defisit ialah peserta tidak membayar iurannya.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, memproyeksikan defisit tahun ini sebesar Rp28,5 triliun. Jika dirinci, defisit itu terdiri atas defisit di tahun 2018 yang sebesar Rp9,1 triliun dan Rp19 triliun untuk defisit tahun ini. "Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Salah satu penyebab defisit itu, ungkap Kemal, ialah menyangkut iuran peserta. Karena itu, menurut dia, kenaikan iuran cukup mendesak untuk dilakukan. "Kebutuhan memang cukup mendesak agar sustain, kan," ucapnya. (Nur/FL/X-4)
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved