Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tahun ini diprediksi akan lebih besar lagi.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai BPJS Kesehatan. "Tahun 2019 ini akan muncul lagi estimasi defisit yang lebih besar," kata Sri Mulyani di ruang Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.
Ia menjabarkan bahwa defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 ialah sebesar Rp1,9 triliun. Kemudian defisit meningkat menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2015. Sementara tahun 2016, defisit agak sedikit menurun ke angka Rp6,7 triliun. Itu karena ada kenaikan iuran.
"Sesuai dengan perpres harusnya iuran setiap dua tahun itu di-review. Ternyata sejak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi. Tahun 2016 defisitnya agak menurun sedikit karena ada kenaikan iuran," terangnya.
Kemudian, sambung dia, tahun 2017 defisit membengkak lagi sebesar Rp13,8 triliun. Tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp19,4 triliun. "Kami injeksi hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di tahun 2018 yang belum tertutup," jelasnya.
Untuk tahun 2019 ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah sudah membayarkan iuran bagi peserta yang dilakukan pemerintah atau penerima bantuan iuran (PBI) di awal untuk satu tahun ini. "Seluruh PBI kita sudah bayarkan keseluruhan supaya BPJS tidak defisit. Hingga hari ini, pemerintah sudah selesai kewajibannya, tetapi BPJS masih kekurangan. Karena itu, muncul pressure supaya kami melakukan injeksi lagi," ucapnya. Menurutnya, salah satu penyebab BPJS defisit ialah peserta tidak membayar iurannya.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, memproyeksikan defisit tahun ini sebesar Rp28,5 triliun. Jika dirinci, defisit itu terdiri atas defisit di tahun 2018 yang sebesar Rp9,1 triliun dan Rp19 triliun untuk defisit tahun ini. "Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Salah satu penyebab defisit itu, ungkap Kemal, ialah menyangkut iuran peserta. Karena itu, menurut dia, kenaikan iuran cukup mendesak untuk dilakukan. "Kebutuhan memang cukup mendesak agar sustain, kan," ucapnya. (Nur/FL/X-4)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved