Sri Mulyani Rp221 Triliun Dikucurkan untuk Insentif Pajak

REFORMASI perpajakan yang dijalankan pemerintah tidak hanya fokus menggenjot penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan itu tercermin dari belanja pajak atau tax expenditure pada 2018 yang mencapai Rp221 triliun.

"Sekarang mencapai Rp221 triliun tax expenditure atau 1,5% dari GDP. Artinya, potensi penerimaan Rp221 triliun yang tidak kita ambil dalam rangka untuk memberikan fasilitas masyarakat dan dunia usaha. Angka ini sudah lebih tinggi dari 2017 yang capai Rp196 triliun," kata Sri Mulyani dalam seminar nasional di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Rabu (21/8).

Semntara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, tax expenditure sebesar Rp221 triliun tersebut sebenarnya masuk penerimaan pajak, tetapi tidak dikumpulkan karena pemerintah membuat pengecualian.

"Kalau ada suatu perusahaan di KEK dan mereka minta pajaknya lebih rendah dan disetujui, maka pengusaha itu menikmati insentif," ujarnya.

Ia berharap adanya pemberian fasilitas insentif tersebut dapat mendorong perekonomian baik di konsumsi maupun investasi. "Seberapa besar dampaknya? Itu belum kita hitung. Ke depan harusnya kita sampai ke titik belanja pajak itu kita rencanakan, idealnya begitu," pungkasnya. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus