Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) optimistis bonus demografi yang akan dicapai bangsa ini bisa menjadi bonus lompatan kemajuan bangsa. Bonus lompatan kemajuan bangsa tersebut bisa terjadi, kata dia, jika semua pihak fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menggunakan cara-cara baru.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam agenda pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.
Baca juga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,3% di 2020
"Momentumnya adalah sekarang tatkala kita antara 2020 hingga 2024, berada di puncak periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru, saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan kita," katanya di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).
Ia menyampaikan bahwa lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus didukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Menurutnya, persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat.
"Kita butuh SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. Kita butuh SDM yang menguasai ketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Persaingan dunia yang semakin ketat membutuhkan karakter SDM yang tepat," tuturnya.
Pendidikan, terang Jokowi, harus berakar pada budaya bangsa, memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia. Keluarga dan lembaga pendidikan, kata dia, menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak.
"Budi pekerti, sopan santun, toleransi dan kedisiplinan termasuk kebiasaan mengantri dengan sabar dan teratur harus kita tanamkan sejak dini," ucapnya.
Ia pun menilai sikap mandiri, percaya diri, gotong royong dan saling peduli harus kuat ditanamkan dalam pendidikan dasar bangsa ini.
"Mencari sumber belajar sendiri, berpikir kritis, dan tidak mudah terhasut, problem solving harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita," tambahnya.
Begitu pula dengan ketrampilan vokasional yang akan dibutuhkan pasar, kata Jokowi, the emerging skills harus sudah dilatih sejak pendidikan menengah ini. Sementara, SDM lulusan pendidikan tinggi, sambungnya, harus kompetitif di tingkat regional dan global.
"Pertama, SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan enterpreneurship. Kedua, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif dan membangun the emerging business," paparnya.
Baca juga: Bea Cukai Kalbagsel Terbitkan Fasilitas PLB untuk Perusahaan CPO
Namun, kata Jokowi, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM yang sehat dan kuat. Maka itu, ia meminta agar angka stunting diturunkan sehingga anak-anak bangsa bisa tumbuh menjadi generasi yang premium.
"Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat," tandasnya. (OL-6)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved