Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI masih belum menerima surat dari DPR RI terkait daftar 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang lolos seleksi administrasi/
"DPD belum menerima secara resmi nama-nama yang lolos pemeriksaan administrasi dari DPR," kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis kepada Media Indonesia, Selasa (23/7).
Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang pun mengonfirmasi hal yang sama. "Sampai tadi siang belum (terima surat dari DPR). Masih di DPR RI (daftar 32 nama yang lolos)," katanya.
Baca juga : Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan nama-nama yang akan dimintai pertimbangan DPD kepada pimpinan DPR RI. "Sudah dikirim sejak dua minggu lalu ke pimpinan dewan," katanya.
Saat ditanyakan kapan paling lambat pimpinan dewan seharusnya mengirimkan daftar 32 nama tersebut ke DPD, Mekeng mengatakan surat permohonan pertimbangan ke DPD seharusnya diserahkan setelah diterima oleh pimpinan DPR.
"Mestinya segera (dikirim ke DPD) setelah diterima," ucapnya.
Ia pun enggan menyampaikan lebih lanjut mengapa nama-nama calon anggota BPK belum juga dikirimkan oleh pimpinan dewan. "Silakan tanya ke mereka," katanya. (OL-7)
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved