Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI masih belum menerima surat dari DPR RI terkait daftar 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang lolos seleksi administrasi/
"DPD belum menerima secara resmi nama-nama yang lolos pemeriksaan administrasi dari DPR," kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis kepada Media Indonesia, Selasa (23/7).
Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang pun mengonfirmasi hal yang sama. "Sampai tadi siang belum (terima surat dari DPR). Masih di DPR RI (daftar 32 nama yang lolos)," katanya.
Baca juga : Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan nama-nama yang akan dimintai pertimbangan DPD kepada pimpinan DPR RI. "Sudah dikirim sejak dua minggu lalu ke pimpinan dewan," katanya.
Saat ditanyakan kapan paling lambat pimpinan dewan seharusnya mengirimkan daftar 32 nama tersebut ke DPD, Mekeng mengatakan surat permohonan pertimbangan ke DPD seharusnya diserahkan setelah diterima oleh pimpinan DPR.
"Mestinya segera (dikirim ke DPD) setelah diterima," ucapnya.
Ia pun enggan menyampaikan lebih lanjut mengapa nama-nama calon anggota BPK belum juga dikirimkan oleh pimpinan dewan. "Silakan tanya ke mereka," katanya. (OL-7)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved