Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI masih belum menerima surat dari DPR RI terkait daftar 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang lolos seleksi administrasi/
"DPD belum menerima secara resmi nama-nama yang lolos pemeriksaan administrasi dari DPR," kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis kepada Media Indonesia, Selasa (23/7).
Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang pun mengonfirmasi hal yang sama. "Sampai tadi siang belum (terima surat dari DPR). Masih di DPR RI (daftar 32 nama yang lolos)," katanya.
Baca juga : Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan nama-nama yang akan dimintai pertimbangan DPD kepada pimpinan DPR RI. "Sudah dikirim sejak dua minggu lalu ke pimpinan dewan," katanya.
Saat ditanyakan kapan paling lambat pimpinan dewan seharusnya mengirimkan daftar 32 nama tersebut ke DPD, Mekeng mengatakan surat permohonan pertimbangan ke DPD seharusnya diserahkan setelah diterima oleh pimpinan DPR.
"Mestinya segera (dikirim ke DPD) setelah diterima," ucapnya.
Ia pun enggan menyampaikan lebih lanjut mengapa nama-nama calon anggota BPK belum juga dikirimkan oleh pimpinan dewan. "Silakan tanya ke mereka," katanya. (OL-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved