Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta masyarakat, khususnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang memegang sertifikat tanah untuk hati-hati ketika akan menggadaikannya ke bank, dengan menghitung jumlah yang dipinjam serta kemampuan bayarnya.
"Kalau hitungannya antara yang dipinjam dan kemampuan membayar tidak masuk akal jangan pinjam," kata Jokowi saat membagikan sebanyak 3.200 sertifikat tanah di Kabupaten Gresik, Kamis (20/6).
Baca juga: Jokowi Kunjungan Kerja ke Jatim Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah
Jokowi meminta, apabila sertifikat tersebut digadaikan agar digunakan untuk kepentingan permodalan dan bisa menyejahterakan keluarga.
"Yang saya titipkan itu aja, karena saya sering menjumpai banyak masyarakat yang lupa ketika pinjam permodalan ke bank, sehingga sertifikatnya hilang," katanya.
Pemerintah, kata Jokowi, menargetkan program sertifikat tanah rampung pada tahun 2025 dengan menggenjot peningkatan sertifikasi tanah setiap tahunnya.
Ia mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya 126 juta bidang tanah telah tersertifikasi, tetapi sampai 2015 baru sebanyak 46 juta sehingga masih kurang 80 juta bidang di seluruh Tanah Air.
"Setahun di seluruh Indonesia, biasanya keluar sertifikat hanya 500 ribu, artinya kalau mau pegang sertifikat tunggu 156 tahun. Oleh karena itu, saya sampaikan ke Pak
Menteri ATR minta bukan 500 ribu, dan tinggal hitung perkirakan tahun 2025 itu seluruh sertifikat bisa dipegang masyarakat," katanya.
Sementara itu, salah satu warga penerima sertifikat asal Kecamatan Panceng Gresik, Laila mengaku berencana menggadaikan sertifikat tanahnya dengan pinjaman Rp15 juta.
Baca juga: Terbukti Sukses, Mentan Minta Program Strategis Dipertahankan
Laila yang dipilih Jokowi sebagai salah satu perwakilan warga penerima sertifikat untuk maju ke panggung mengatakan, pinjaman modal itu akan digunakannya untuk pengembangan usaha menjual baju anak-anak. Jokowi kepada Laila meminta agar pinjaman sebesar Rp15 juta dari menggadaikan sertifikat tanah untuk digunakan semuanya sebagai modal, tanpa adanya sisa, sehingga bisa menyejahterakan keluarga.
"Gunakan seluruhnya untuk modal kerja atau usaha dan investasi," pesan Jokowi, kepada Laila. (Ant/OL-6)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved