Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta masyarakat, khususnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang memegang sertifikat tanah untuk hati-hati ketika akan menggadaikannya ke bank, dengan menghitung jumlah yang dipinjam serta kemampuan bayarnya.
"Kalau hitungannya antara yang dipinjam dan kemampuan membayar tidak masuk akal jangan pinjam," kata Jokowi saat membagikan sebanyak 3.200 sertifikat tanah di Kabupaten Gresik, Kamis (20/6).
Baca juga: Jokowi Kunjungan Kerja ke Jatim Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah
Jokowi meminta, apabila sertifikat tersebut digadaikan agar digunakan untuk kepentingan permodalan dan bisa menyejahterakan keluarga.
"Yang saya titipkan itu aja, karena saya sering menjumpai banyak masyarakat yang lupa ketika pinjam permodalan ke bank, sehingga sertifikatnya hilang," katanya.
Pemerintah, kata Jokowi, menargetkan program sertifikat tanah rampung pada tahun 2025 dengan menggenjot peningkatan sertifikasi tanah setiap tahunnya.
Ia mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya 126 juta bidang tanah telah tersertifikasi, tetapi sampai 2015 baru sebanyak 46 juta sehingga masih kurang 80 juta bidang di seluruh Tanah Air.
"Setahun di seluruh Indonesia, biasanya keluar sertifikat hanya 500 ribu, artinya kalau mau pegang sertifikat tunggu 156 tahun. Oleh karena itu, saya sampaikan ke Pak
Menteri ATR minta bukan 500 ribu, dan tinggal hitung perkirakan tahun 2025 itu seluruh sertifikat bisa dipegang masyarakat," katanya.
Sementara itu, salah satu warga penerima sertifikat asal Kecamatan Panceng Gresik, Laila mengaku berencana menggadaikan sertifikat tanahnya dengan pinjaman Rp15 juta.
Baca juga: Terbukti Sukses, Mentan Minta Program Strategis Dipertahankan
Laila yang dipilih Jokowi sebagai salah satu perwakilan warga penerima sertifikat untuk maju ke panggung mengatakan, pinjaman modal itu akan digunakannya untuk pengembangan usaha menjual baju anak-anak. Jokowi kepada Laila meminta agar pinjaman sebesar Rp15 juta dari menggadaikan sertifikat tanah untuk digunakan semuanya sebagai modal, tanpa adanya sisa, sehingga bisa menyejahterakan keluarga.
"Gunakan seluruhnya untuk modal kerja atau usaha dan investasi," pesan Jokowi, kepada Laila. (Ant/OL-6)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved