KPPU Selidiki Penerbitan RIPH Bawang Putih Lamban

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki lambatnya proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) terutama bagi importir bawang putih yang sudah melakukan wajib tanam.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam pernyataan di Jakarta, Senin (8/4), mengatakan lambatnya proses perizinan itu telah membuat pemerintah harus menunjuk Bulog untuk impor bawang putih.

"Kita masih pelajari hal itu, sebelumnya kita berikan rekomendasi. Jangan sampai impor oleh Bulog, justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain nakal," ujarnya.

Guntur mengatakan penugasan impor bawang putih kepada Bulog untuk stabilisasi harga dapat dipahami apabila keadaan benar-benar mendesak dan darurat.

Namun, untuk saat ini, seharusnya impor tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak ada pihak ketiga yang bisa mengambil peluang dari penugasan tersebut.

"Jangan juga pelaku swasta yang impor untuk menghindari kewajiban menanam 5% meminjam tangan Bulog. Berarti sudah tidak ada lagi persaingan sehat dengan pelaku usaha importir yang lain," kata Guntur.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana mengharapkan pemerintah dapat menyediakan data pendukung yang memperlihatkan kondisi stok bawang putih makin terbatas.

Jika data tersebut tidak ada, Azam meminta penugasan impor bawang putih kepada Bulog tidak dilakukan terlebih dulu. "Kalau tidak bisa memberikan data pendukung, Kementerian Perdagangan jangan keluarkan izin impor Bulog itu karena akan merusak persaingan usaha," kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu. (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian