Ini Poin-Poin Kesepakatan di AFMGM 2019 di Thailand

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 pada tanggal 2 – 5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand.

Pertemuan tersebut membahas pencapaian dan tantangan kerja sama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang menargetkan penguatan integrasi dan konektivitas ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan dan mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia.

Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyampaikan bahwa penguatan kerja sama negara-negara ASEAN menjadi krusial. 

Hal itu mengingat dinamika ekonomi regional dan global yang diwarnai ketidakpastian akibat tensi perdagangan, proteksionisme, kelesuan ekonomi negara-negata maju, perubahan arah kebijakan moneter negara maju serta meningkatnya peluang dan tantangan terkait ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan.

"Pertemuan menyepakati bahwa secara umum ASEAN berada pada jalur yang tepat untuk mencapai objektif AEC terutama pada jalur keuangan yang menunjukkan perkembangan yang signifikan," kata Nufransa dalam keterangan resminya, Senin (8/4).

AFMGM menyepakati berbagai agenda yang diusulkan Thailand, sebagai Chairman ASEAN, yang mengangkat tema Advancing Partnership for Sustainability dengan elemen-elemen utama. Pertama, konektivitas melalui peningkatan fasilitasi perdagangan dan investasi serta keterhubungan sistem pembiayaan dan pembayaran.

Kedua, ketahanan sistem keuangan, terutama dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital dan risiko keamanan siber. Ketiga, keberlanjutan melalui optimalisasi mekanisme pembiayaan pasar modal dan perbankan untuk pembangunan berkelanjutan serta peningkatan micro-insurance untuk mendorong inklusi keuangan.

Baca juga: 4 Negara ASEAN Tingkatkan Transaksi Dagang dengan Mata Uang Lokal

Dalam rangka mendorong integrasi sektor keuangan di kawasan, pada pertemuan tersebut para Menteri Keuangan ASEAN menandatangani Protokol ke-8 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan menyepakati akselerasi negosiasi lanjutan Protokol 9 pada tahun 2019.

"Pertemuan itu juga menyepakati finalisasi negosiasi perjanjian ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) khususnya pada jasa keuangan, yang akan ditandatangani pada pertemuan ASEAN Economic Ministers pada akhir April 2019," terang Nufransa.

Pada isu pembiayaan infrastruktur, ASEAN Infrastructure Fund (AIF) mengembangkan dua mekanisme pembiayaan baru. Pertama, ASEAN Inclusive Finance Facility yang bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan konsesional bagi negara Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Kedua, ASEAN Catalytic Green Fund yang akan memanfaatkan potensi pembiayaan dari lembaga pembangunan regional dan global, serta pendanaan dari lembaga donor dan swasta untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Lebih lanjut, papar Nufransa, negara-negara ASEAN juga terus meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pasar modal dan sektor keuangan, di antaranya, pertama, pembentukan Working Group (WG) on Infrastructure Finance, yang diketuai oleh Indonesia dan Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal.

Kedua, pembentukan WG on Sustainable Finance yang akan mendorong penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan di wilayah melalui penggunaan standar ASEAN atas surat utang hijau, berkelanjutan dan sosial.

Ketiga, publikasi Guidance Notes on Digital Financial Services dan Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection untuk mendorong inklusi keuangan kawasan. Dan keempat, kerja sama pengembangan sektor asuransi khususnya micro-insurance yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlindungi asuransi.

Selain itu, kata Nufransa, ASEAN juga menghasilkan peningkatan kerja sama perpajakan dan kepabeanan untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan.

"Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan," terangnya.

Terkait kepabeanan, sambung dia, ASEAN berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit. (OL-3)