"Semoga persahabatan dengan investor (Uni Eropa) tetap jalan walaupun terjadi naik turun hubungan dengan Uni Eropa."
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menutup pidatonya di depan para pelaku usaha asal Benua Biru di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).
Pemerintah seperti sudah kehabisan kesabaran dalam menghadapi Uni Eropa yang terus-menerus menjegal produk kelapa sawit.
Seluruh pemangku kepentingan asal Tanah Air dan negara-negara produsen minyak sawit lainnya telah berupaya melobi dan menyampaikan data serta fakta terkait industri sawit berkelanjutan. Namun, pendekatan itu seakan tidak berarti bagi kumpulan negara Eropa tersebut.
"Setelah kita berusaha mengingatkan, tetapi mereka tetap meneruskan kampanye hitam dan diskriminasi terhadap sawit dan bahkan Parlemen Eropa memutuskan mengadopsi regulasi itu, kita akan bawa ke WTO (World Trade Organization) karena di sana forumnya untuk bertengkar," tegas Darmin.
Baca juga : Pemerintah Ancam Boikot Produk Uni Eropa
Tindakan UE yang mengucilkan produk sawit, menurut dia, tidak lebih dari sebuah ketakutan terhadap potensi komoditas tersebut yang sangat luar biasa besar sehingga menggerus produk minyak nabati lain terutama yang diproduksi di Eropa seperti rapeseed.
Karena memiliki tingkat produktivitas tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, harga minyak sawit juga lebih murah di pasar dunia.
Setiap hektare lahan sawit memiliki produktivitas enam hingga dua belas kali lebih besar dari setiap hektare lahan rapeseed.
Jika UE menutup pasar minyak sawit, dengan kenaikan konsumsi yang terus terjadi, tanah di Eropa tidak akan cukup menyuplai kebutuhan sendiri.
"Jadi ini aneh sekali. Jalan buntu ini malah dikembangkan dan dipersiapkan legalitasnya," tutur Darmin.
Jika memang situasi tidak kunjung membaik dan Indonesia harus menantang UE secara formal di forum dunia, Darmin menekankan pemerintah tidak memiliki sedikitpun keraguan.
"Tidak ada keraguan karena ini jelas diskriminasi. Kita tidak mau sawit diganggu gugat apalagi dengan cara proteksionisme terselubung lalu ditransformasi menjadi terminologi yang ujungnya diskriminatif. Kita akan ambil semua jalan yang bisa diambil untuk melawan ini," tandasnya. (OL-8)
