Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
NEGARA harus hadir dan dirasakan kehadirannya, apalagi ketika rakyat tengah dirundung kemalangan. Negara dituntut untuk melakukan penanganan bencana di mana pun di Indonesia, sekaligus memiliki standar setara untuk semua wilayah, agar publik tak curiga dan merasa didiskriminasi.
Saat inilah, kehadiran negara paling dibutuhkan warga di Sumatra Barat (Sumbar) yang tengah dilanda bencana alam. Bencana banjir bandang lahar dingin melanda Sumbar dan terjadi di tiga kabupaten/kota sejak Sabtu (11/5).
Imbas bencana tersebut, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Marapi selama 14 hari, sejak 12 Mei hingga 25 Mei mendatang.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat, tercatat korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 57 orang dengan sebanyak 22 orang masih hilang, 37 orang luka-luka, dan 2.542 orang mengungsi.
Penanganan bencana akibat banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Sumatra Barat terus dilakukan. Namun, hanya mengandalkan pemerintah setempat jelas amat tidak mencukupi. Apalagi bencana tersebut telah membuat akses-akses jalan darat antarkota dan kabupaten tertutup.
Pemerintah daerah telah mengoordinasikan penanganan bencana banjir bandang itu. Di bawah koordinasi Pemprov Sumbar, langkah kebijakan respons bencana yang meliputi tiga wilayah berbeda yang terdampak sekaligus, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, bisa dilakukan lebih maksimal.
Namun, kita tandaskan lagi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat belum cukup. Penanganan bencana di Sumbar butuh akselerasi, butuh sumber daya nasional untuk melakukan penanggulangan. Bahkan, usul untuk menjadikan bencana itu sebagai bencana nasional pun mengemuka.
Dalam rapat paripurna DPR, legislator asal Sumbar Guspardi Gaus meminta pimpinan DPR untuk menyurati pemerintah pusat supaya lebih memberikan perhatian kepada bencana itu. Bencana di Sumbar merupakan duka bangsa Indonesia juga.
Meskipun belum mendatangi lokasi bencana, Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan kepada perangkatnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif agar mengoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak, pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena impak bencana dapat ditangani dengan baik.
Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk segera berkunjung guna melihat langsung respons yang diberikan dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak. Namun, menurutnya, kunjungan tersebut masih perlu menunggu kondisi infrastruktur yang terpengaruh oleh bencana, termasuk beberapa jalan yang terdampak oleh longsor, memungkinkan.
Kepada tim-tim yang sudah terjun ke lapangan, pemangku kewenangan patut angkat topi karena merekalah yang menjadi representasi kehadiran negara untuk membantu korban. Termasuk juga jajaran tim evakuasi dan rehabilitasi korban Palang Merah Indonesia (PMI) yang langsung dikunjungi ketua umum mereka, Jusuf Kalla.
Ke depan, tentu semua pihak harus menjadikan bencana ini sebagai pelajaran penting untuk lebih waspada dalam melakukan mitigasi bencana. Perlu ada kepedulian terhadap sistem peringatan dini jika terjadi hujan deras atau lebat di kawasan puncak gunung, terutama setelah terjadi erupsi. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperhatikan segala peringatan yang disampaikan pihak berwenang.
Yang tidak kalah penting, pemerintah bersama semua stakeholder harus memperbarui peta kawasan yang terdampak oleh aliran banjir lahar. Menjadi keniscayaan untuk melakukan penataan ulang kawasan permukiman di daerah berpotensi terdampak oleh banjir lahar untuk menghindari impak bencana. Kita semua prihatin, sedih, atas bencana yang terjadi. Namun, keprihatinan, kesedihan, tidak akan berarti tanpa evaluasi menyeluruh.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved