Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Bencana Sumbar Duka Bangsa

15/5/2024 05:00

NEGARA harus hadir dan dirasakan kehadirannya, apalagi ketika rakyat tengah dirundung kemalangan. Negara dituntut untuk melakukan penanganan bencana di mana pun di Indonesia, sekaligus memiliki standar setara untuk semua wilayah, agar publik tak curiga dan merasa didiskriminasi.

Saat inilah, kehadiran negara paling dibutuhkan warga di Sumatra Barat (Sumbar) yang tengah dilanda bencana alam. Bencana banjir bandang lahar dingin melanda Sumbar dan terjadi di tiga kabupaten/kota sejak Sabtu (11/5).

Imbas bencana tersebut, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Marapi selama 14 hari, sejak 12 Mei hingga 25 Mei mendatang.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat, tercatat korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 57 orang dengan sebanyak 22 orang masih hilang, 37 orang luka-luka, dan 2.542 orang mengungsi.

Penanganan bencana akibat banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Sumatra Barat terus dilakukan. Namun, hanya mengandalkan pemerintah setempat jelas amat tidak mencukupi. Apalagi bencana tersebut telah membuat akses-akses jalan darat antarkota dan kabupaten tertutup.

Pemerintah daerah telah mengoordinasikan penanganan bencana banjir bandang itu. Di bawah koordinasi Pemprov Sumbar, langkah kebijakan respons bencana yang meliputi tiga wilayah berbeda yang terdampak sekaligus, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, bisa dilakukan lebih maksimal.

Namun, kita tandaskan lagi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat belum cukup. Penanganan bencana di Sumbar butuh akselerasi, butuh sumber daya nasional untuk melakukan penanggulangan. Bahkan, usul untuk menjadikan bencana itu sebagai bencana nasional pun mengemuka.

Dalam rapat paripurna DPR, legislator asal Sumbar Guspardi Gaus meminta pimpinan DPR untuk menyurati pemerintah pusat supaya lebih memberikan perhatian kepada bencana itu. Bencana di Sumbar merupakan duka bangsa Indonesia juga.

Meskipun belum mendatangi lokasi bencana, Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan kepada perangkatnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif agar mengoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak, pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena impak bencana dapat ditangani dengan baik.

Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk segera berkunjung guna melihat langsung respons yang diberikan dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak. Namun, menurutnya, kunjungan tersebut masih perlu menunggu kondisi infrastruktur yang terpengaruh oleh bencana, termasuk beberapa jalan yang terdampak oleh longsor, memungkinkan.

Kepada tim-tim yang sudah terjun ke lapangan, pemangku kewenangan patut angkat topi karena merekalah yang menjadi representasi kehadiran negara untuk membantu korban. Termasuk juga jajaran tim evakuasi dan rehabilitasi korban Palang Merah Indonesia (PMI) yang langsung dikunjungi ketua umum mereka, Jusuf Kalla.

Ke depan, tentu semua pihak harus menjadikan bencana ini sebagai pelajaran penting untuk lebih waspada dalam melakukan mitigasi bencana. Perlu ada kepedulian terhadap sistem peringatan dini jika terjadi hujan deras atau lebat di kawasan puncak gunung, terutama setelah terjadi erupsi. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperhatikan segala peringatan yang disampaikan pihak berwenang.

Yang tidak kalah penting, pemerintah bersama semua stakeholder harus memperbarui peta kawasan yang terdampak oleh aliran banjir lahar. Menjadi keniscayaan untuk melakukan penataan ulang kawasan permukiman di daerah berpotensi terdampak oleh banjir lahar untuk menghindari impak bencana. Kita semua prihatin, sedih, atas bencana yang terjadi. Namun, keprihatinan, kesedihan, tidak akan berarti tanpa evaluasi menyeluruh.



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.